Ecobiz.asia — Pemerintah mempercepat program hilirisasi dengan tambahan investasi sekitar Rp239 triliun sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, tambahan investasi tersebut berasal dari 13 proyek hilirisasi baru yang saat ini memasuki tahap finalisasi.
“Total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).
Secara keseluruhan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap groundbreaking, sementara sisanya dijadwalkan mulai dalam waktu dekat.
Selain hilirisasi, pemerintah juga mendorong optimalisasi energi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk melalui pengembangan bioetanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).
“Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik, baik etanol maupun biodiesel dari CPO,” kata Bahlil.
Di sektor mineral, pemerintah membuka peluang relaksasi produksi batu bara dan nikel secara terbatas dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar global.
“Relaksasi dilakukan secara terukur agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang menekan harga,” ujarnya.
Pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel guna meningkatkan penerimaan negara dari komoditas strategis tersebut.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel akan dinaikkan,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, pemerintah menegaskan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan mengutamakan kepentingan nasional, termasuk mendorong harga komoditas yang lebih optimal dibanding sekadar meningkatkan volume produksi.
Bahlil menilai tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan mineral Indonesia, dengan memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah tanpa memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional. ***
