Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meminta perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri ikut merestorasi ekosistem gambut di sekitar wilayah konsesinya sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun ini.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan hanya di dalam batas administrasi konsesi. Perusahaan juga harus berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga fungsi hidrologi gambut pada satu bentang ekosistem.
“Perusahaan juga kami minta ikut bertanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembasahan kembali lahan gambut di sekitar wilayah konsesinya. Pencegahan tidak berhenti pada batas administrasi konsesi, tetapi harus dilakukan bersama dalam satu bentang ekosistem,” kata Jumhur dalam pertemuan dengan sekitar 400 perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan sawit, dan kawasan industri di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Menurut Jumhur, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering akibat pengaruh fenomena El Niño. Pemerintah juga meminta seluruh perusahaan memastikan tidak terjadi titik api di wilayah konsesi melalui berbagai langkah mitigasi yang dilakukan secara konsisten.
Salah satu strategi yang ditekankan pemerintah adalah memperkuat tata kelola air gambut melalui pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal (canal blocking) untuk menjaga tinggi muka air tanah. Upaya pembasahan kembali (rewetting) dinilai penting agar lahan gambut tetap basah, tidak mudah terbakar, dan lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
KLH mencatat, pada areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola 314 perusahaan telah dibangun 34.989 unit sekat kanal. Sementara itu, di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga telah tersedia 8.857 unit sekat kanal, namun masih dibutuhkan sekitar 17.394 unit tambahan untuk memperkuat fungsi hidrologi gambut secara menyeluruh.
Selain memperkuat upaya pencegahan, KLH juga terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha melalui pemantauan kondisi hidrologi gambut, evaluasi kepatuhan perusahaan, serta optimalisasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Hingga saat ini, sebanyak 413 perusahaan telah melakukan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut, 379 perusahaan berada dalam pengawasan PROPER, dan 319 perusahaan telah memiliki dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut.
Kalangan dunia usaha menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. Deputy Director of Corporate Affairs Asia Pulp & Paper (APP) Iwan Setiawan mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung pencegahan karhutla melalui program water sharing dan pemulihan fungsi hidrologis gambut di kawasan penyangga.
Senada dengan itu, Department Head Water Management PT TH Indo Plantation (THIP) Eko Hariyono menyatakan perusahaan akan terus memperkuat pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut di sekitar wilayah operasionalnya. ***
