Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan berbagai instrumen pembiayaan inovatif (innovative financing) untuk menutup kesenjangan pendanaan konservasi sekaligus menjadikan perlindungan alam sebagai investasi strategis bagi pembangunan berkelanjutan. Langkah tersebut mencakup pengembangan kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, debt-for-nature swap, hingga penguatan investasi di kawasan taman nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menjadi pembicara pada sesi pembukaan tingkat tinggi Nature and Finance dalam rangka London Climate Action Week 2026 di London, Inggris, Selasa (23//6/2026).
Menurut Raja Juli, Indonesia memandang alam bukan sekadar aset yang harus dilindungi, melainkan modal pembangunan yang mampu menopang ketahanan ekonomi, pangan, air, iklim, dan kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Raja Juli.
Sebagai negara megabiodiversitas, lanjutnya, Indonesia ingin memastikan konservasi mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Raja Juli memperkenalkan pembentukan Presidential Task Force for Innovative Financing for National Parks, yang bertugas mengembangkan sumber-sumber pendanaan berkelanjutan untuk perlindungan dan pemulihan taman nasional, pelestarian spesies langka, serta penguatan ketahanan ekosistem.
Pemerintah juga tengah menyusun berbagai instrumen pembiayaan konservasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan, antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, dan berbagai skema pembiayaan inovatif lainnya.
Selain itu, Indonesia meluncurkan inisiatif One Species, One Company untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam perlindungan satwa ikonik Indonesia, seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.
Di tingkat kelembagaan, pemerintah juga memperkuat tata kelola pendanaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional agar pengelolaan keuangan lebih fleksibel dan berkelanjutan.
Salah satu prioritas yang tengah disiapkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk 13 taman nasional prioritas. Dokumen tersebut akan memetakan potensi investasi berdasarkan nilai jasa ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pariwisata berkelanjutan, perlindungan daerah aliran sungai, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Raja Juli menegaskan keberhasilan konservasi juga bergantung pada keterlibatan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal sebagai mitra utama dalam pengelolaan kawasan konservasi.
“Pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang telah terbangun selama berabad-abad antara masyarakat dengan alam merupakan modal yang sangat berharga untuk mewujudkan keberhasilan konservasi jangka panjang,” katanya.
Menutup pidatonya, Raja Juli mengajak pemerintah, lembaga pembangunan, filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta memperkuat kolaborasi untuk membangun model pembiayaan konservasi yang terukur dan berkelanjutan.
“Tidak ada satu negara pun yang mampu menutup kesenjangan pembiayaan alam global sendirian. Diperlukan aksi kolektif, kemitraan inovatif, dan tanggung jawab bersama,” ujarnya. ***
