CarbonEX: Global Carbon Market Shifts Focus from Offsets to Integrity

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Project integrity has become the centerpiece of discussions in voluntary carbon markets as global buyers increasingly demand not only emission reductions but also social accountability, good governance, and meaningful engagement with local communities.

This shift was highlighted by Saras Suteja, Global Business Development Lead at CarbonEX, during a forum titled “Beyond Business-as-Usual: Carbon Project Integrity from the Buyer’s Perspective” held in Jakarta on Wednesday (June 18, 2025).

“Carbon projects are no longer just about carbon,” Saras said. “They’re about how you interact with local communities, respect Indigenous practices, and share the benefits fairly.”

Her remarks come amid growing scrutiny of carbon offset projects following several high-profile scandals. 

Read also:  Negara-Negara Asia-Pasifik Perkuat Kolaborasi untuk Tata Kelola Hutan dan Implementasi REDD+

Allegations of human rights violations at the Southern Cardamom project in Cambodia and over-crediting issues in cookstove programs have raised serious concerns. 

Independent investigations and media reports have revealed governance failures and discrepancies between official project documents and on-the-ground realities.

“One bad headline can collapse a project’s reputation, no matter how certified it is on paper,” Saras warned. “Reputation doesn’t show up in documentation. But the market reacts instantly to negative exposure.”

The resulting integrity crisis, Saras noted, has changed buyer behavior. Many corporations now favor removals projects—such as afforestation or carbon capture—over avoidance efforts, which prevent emissions from being released in the first place. 

Read also:  Parlemen Godok RUU Perubahan Iklim Berkeadilan, Jaga Kepastian Aturan Proyek Karbon

While removals are perceived as more credible and less risky, she cautioned that this preference often lacks analytical depth.

“Buyers follow trends or external ratings without fully understanding the rationale,” she said. “It’s become a reputational risk management game, not always a scientifically grounded one.”

Saras also pointed to specific regulatory challenges in Indonesia. A government-imposed moratorium on the issuance of carbon credits in early 2021 disrupted many domestic projects, affecting their revenue streams, long-term planning, and viability.

“As Indonesians, we know how hard that moratorium hit our projects,” she said.

Read also:  BP BUMN Arahkan Perhutani Kembangkan Bisnis Karbon, Incar Pendapatan Rp1-2 Triliun

She added that such regulatory uncertainty puts Indonesian projects at a competitive disadvantage, despite their strong mitigation potential.

While new global frameworks like ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market) and CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) offer a chance to restore market confidence, Saras emphasized that certification and emissions data alone are not enough.

“Carbon markets need to grow—not just in volume, but in credibility,” she concluded. “Transparency, community engagement, and strong national policy support are just as critical.” ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Sang Hyang Seri dan Legasi Alam Kembangkan Biochar, Bidik Peluang Perdagangan Karbon

Ecobiz.asia – PT Sang Hyang Seri (Persero) menjajaki pengembangan teknologi biochar untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang perdagangan karbon melalui penyimpanan karbon jangka...

Mentan Terbitkan Permentan 18/2026, Atur Perdagangan Karbon Sektor Pertanian

Ecobiz.asia – Kementerian Pertanian mengatur tata cara perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor pertanian, mencakup subsektor persawahan, peternakan,...

Kemenhut: GANISPH Dibutuhkan untuk Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) akan memegang peran penting dalam ekosistem perdagangan karbon, seiring berkembangnya pemanfaatan hutan yang...

Perkuat Tata Kelola Bursa Karbon, OJK Kedepankan Integritas Pasar dan Perlindungan Konsumen

Ecobiz.asia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat regulasi perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2026 dan...

KLH Dorong Pemda Siapkan Proyek Karbon, Bisa Jadi Sumber Pendapatan Daerah

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mendorong pemerintah daerah mulai mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek karbon agar dapat memanfaatkan peluang perdagangan...

TOP STORIES

Sang Hyang Seri dan Legasi Alam Kembangkan Biochar, Bidik Peluang Perdagangan Karbon

Ecobiz.asia – PT Sang Hyang Seri (Persero) menjajaki pengembangan teknologi biochar untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang perdagangan karbon melalui penyimpanan karbon jangka...

NHM-Perhapi Maluku Utara Perkuat Link and Match Pendidikan dan Industri Tambang

Ecobiz.asia – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menggandeng Student Chapter Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan tinggi...

Kronologi Gugurnya Empat Petugas Pemadam Karhutla di Bromo, Terjebak Api hingga Luka Bakar Berat

Ecobiz.asia — Empat petugas dan mitra pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meninggal dunia saat berupaya memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger...

Pertamina Uji Teknologi PertaPURE, Bidik Pemanfaatan Kembali Air Terproduksi pada Operasi Migas

Ecobiz.asia — PT Pertamina (Persero) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menguji teknologi PertaPURE untuk mengolah air terproduksi (produced water) dari kegiatan produksi...

Menjelang Pemberlakuan EUDR: Seberapa Siap Indonesia?

Oleh: Diah Suradiredja (Pemerhati perdagangan komoditas berkelanjutan dan berkeadilan) Ecobiz.asia - European Union Deforestation Regulation atau EUDR segera memasuki tahap penerapan. Regulasi ini berlaku bagi operator...