Ecobiz.asia – Perempuan dinilai memegang peran sentral dalam membangun ekonomi restoratif, mulai dari menjaga hutan dan sumber air, memperkuat ketahanan pangan, hingga mengembangkan usaha berbasis sumber daya alam. Karena itu, penguatan akses, kepemimpinan, dan peluang ekonomi bagi perempuan dinilai menjadi prasyarat penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Pesan tersebut mengemuka pada hari kedua Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif, yang diselenggarakan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) bersama Penabulu-Oxfam sebagai bagian dari rangkaian pameran Weaving Wonders, di Jakarta, Rabu (25/6).
Sesi pertama bertajuk Mengutamakan Agensi Perempuan dalam Ekonomi Restoratif menghadirkan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Monica Tanuhandaru (YBLL), Andhika Mahardika (Agradaya), Viringga Prasetyaji Kusuma (AMATI), Helianti Hilman (Javara/Sekolah Seniman Pangan), serta Puji Sumedi Hanggarawati (Yayasan KEHATI).
Diskusi menyoroti pentingnya memperluas akses, pengakuan, dan ruang kepemimpinan bagi perempuan yang selama ini berperan sebagai penjaga hutan, pengelola sumber air, pelaku ketahanan pangan keluarga, sekaligus penggerak usaha berbasis sumber daya alam.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan pemerintah daerah berupaya memperluas akses ekonomi bagi kelompok perempuan melalui dukungan pembiayaan, pelatihan, dan pembukaan akses pasar.
“Sebagai regulator, memberikan akses permodalan kepada kelompok perempuan, baik permodalan mikro maupun makro yang disertai pendampingan, pelatihan, serta akses ke pasar, termasuk menyediakan apa yang dibutuhkan industri di Maluku Utara,” ujarnya.
Forum juga menampilkan sejumlah praktik baik ekonomi restoratif yang telah diterapkan di berbagai daerah, antara lain pemberdayaan perempuan melalui pembibitan oleh Mama Bambu, Desa Agroekologi Bambu, Kebun Pangan Lokal Perempuan, serta Perhutanan Sosial Khusus Perempuan.
Pada sesi kedua bertema Energi Terbarukan Berkeadilan Gender: Energi ke Ekonomi Restoratif, para pembicara membahas pentingnya transisi energi yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga memperluas akses energi bagi masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat ekonomi lokal.
Diskusi yang dipandu Desi Anwar tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni Wiyatno, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Riyatno, Kunto Ariawan (KPK), Mustika Wijaya (Solar Chapter), dan Agus Praditya Tampubolon (IESR).
Tri Mumpuni menegaskan bahwa transisi energi harus berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat terhadap akses energi.
“Transisi energi pertama-tama adalah soal memenuhi hak masyarakat terhadap akses energi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pemerintah terus memperluas akses air bersih dan konektivitas melalui berbagai program infrastruktur, termasuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Rangkaian Kunstkring Dialogue akan ditutup pada hari ketiga dengan dua sesi diskusi mengenai ekonomi restoratif berbasis alam serta peran masyarakat adat dan komunitas lokal di sekitar kawasan konservasi. Forum tersebut akan menghasilkan rekomendasi bersama sebagai penutup rangkaian dialog. ***
