Kemenhut Pastikan Multiusaha Kehutanan Tak Tinggalkan Bisnis Kayu, Bidik Seluruh PBPH Bertransformasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) tidak berarti meninggalkan pemanfaatan kayu sebagai salah satu bisnis utama sektor kehutanan.

Sebaliknya, pemerintah akan tetap mendorong pengembangan industri kayu lestari melalui produk-produk bernilai tinggi (niche market), sembari mempercepat transformasi seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menuju model bisnis yang lebih beragam dan berkelanjutan.

“Sebetulnya potensi hutan kita itu punya nilai kepuasan marketnya itu tinggi sekali. Di Amerika ada market niche khusus pada jenis kayu khusus. Contohnya adalah kayu syorea itu,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Karena itu, pemerintah tetap mendorong pengembangan industri kayu lestari sekaligus memperkuat akses pasar melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) agar produk kayu Indonesia memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global.

Read also:  Delegasi RI Imbangi Jejak Karbon Perjalanan Menuju COP31 Turkiye Lewat Aksi Tanam Mangrove

Di sisi lain, Kemenhut menargetkan seluruh konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang selama ini hanya mengandalkan satu jenis usaha bertransformasi menjadi model Multi Usaha Kehutanan (MUK) dalam beberapa tahun mendatang.

Hingga 2026 tercatat terdapat 542 PBPH di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 476 PBPH telah memperoleh persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH), namun baru 230 RKUPH yang telah menerapkan skema multiusaha kehutanan.

“Kami sedang mengejar target agar setidaknya dalam beberapa tahun ke depan semua konsesi yang tadinya single business itu bisa pindah ke multiusaha. Mengapa? Karena kami kemudian melihat berpindah multiusaha membuka kesempatan ketika kegiatan awalnya dia sudah tidak efisien,” kata Laksmi

Read also:  Dari Restorasi Hutan hingga Pemberdayaan Masyarakat, Ini Hasil Pembiayaan Iklim Indonesia-Norwegia

Melalui MUK, perusahaan dapat melakukan jeda tebang ketika usaha kayu kurang efisien, kemudian memperoleh pendapatan dari usaha lain tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan. Diversifikasi tersebut juga diharapkan meningkatkan nilai ekonomi hutan yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Model MUK memungkinkan pemegang PBPH mengembangkan berbagai komoditas dan jasa lingkungan secara bersamaan, mulai dari agroforestri seperti kopi dan kakao, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, perdagangan karbon, pemanfaatan jasa lingkungan, rehabilitasi ekosistem, hingga pengelolaan habitat keanekaragaman hayati.

Menurut Laksmi, pendekatan tersebut bertujuan memastikan setiap hektare kawasan hutan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi, termasuk dari jasa lingkungan yang selama ini belum memiliki nilai pasar yang optimal.

Read also:  Dari Restorasi Hutan hingga Pemberdayaan Masyarakat, Ini Hasil Pembiayaan Iklim Indonesia-Norwegia

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif untuk mempercepat transformasi tersebut. Insentif itu antara lain pembukaan akses pasar, penyederhanaan regulasi operasional dan proses perubahan RKU, penurunan tarif tertentu, bantuan afirmasi untuk sertifikasi, dukungan penetrasi pasar, serta pengembangan konsolidasi usaha berbasis bentang alam (landscape) sehingga risiko usaha dapat ditanggung bersama.

Selain itu, penyelesaian konflik tenurial akan diperkuat melalui skema kemitraan dengan perhutanan sosial agar implementasi multiusaha kehutanan berjalan lebih efektif sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dari Restorasi Hutan hingga Pemberdayaan Masyarakat, Ini Hasil Pembiayaan Iklim Indonesia-Norwegia

Ecobiz.asia – Indonesia menunjukkan hasil pemanfaatan pembiayaan iklim berbasis kinerja untuk mendukung perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Capaian tersebut dibahas dalam sesi...

Delegasi RI Imbangi Jejak Karbon Perjalanan Menuju COP31 Turkiye Lewat Aksi Tanam Mangrove

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengajak delegasi Indonesia yang akan menghadiri Konferensi Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, untuk menghitung dan mengimbangi...

Komunitas Iklim Asia Tenggara Desak Bank Dunia dan IMF Alihkan Pembiayaan ke Ekonomi Regeneratif

Ecobiz.asia – Komunitas iklim Asia Tenggara mendesak Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengubah arah kebijakan pembiayaan global dengan mengutamakan pemulihan...

PBPH Antusias Terapkan Multiusaha Kehutanan, Padukan Kayu dengan Agroforestri dan Karbon

Ecobiz.asia — Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mulai melihat model bisnis Multiusaha Kehutanan (MUK) sebagai peluang untuk mendiversifikasi usaha di tengah tekanan terhadap...

Kadin-Kemenhut Luncurkan Lima Proyek Multiusaha Kehutanan, Optimalkan Potensi Hutan dengan Agroforestri

Ecobiz.asia — KADIN Regenerative Forest Business Hub dan Kementerian Kehutanan meluncurkan proyek percontohan Multiusaha Kehutanan (MUK) di lima lokasi untuk mengoptimalkan potensi hutan melalui...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...