Ecobiz.asia — Pemerintah mulai menjajaki berbagai skema pendanaan alternatif untuk pengelolaan taman nasional, termasuk perdagangan karbon dan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), guna mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan saat ini seluruh 57 taman nasional di Indonesia masih dibiayai melalui APBN karena perannya yang penting dalam menjaga kawasan konservasi dan habitat satwa liar.
Namun ke depan pemerintah mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif, termasuk melalui mekanisme pasar lingkungan.
“Kita butuh penggalangan pendanaan alternatif, bukan hanya APBN, misalkan pendanaan dari internasional, terutama melalui skema perdagangan karbon yang khusus untuk kegiatan Afforestation Reforestation and Revegetation,” kata Rohmat usai upacara Hari Bakti Rimbawan ke-43 di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Selain kredit karbon, Wamen Rohmat menyatakan skema biodiversity credit atau kredit keanekaragaman hayati juga akan dieksplorasi. Skema ini merupakan instrumen pembiayaan berbasis pasar yang memberikan nilai ekonomi pada upaya konservasi atau pemulihan ekosistem, seperti perlindungan habitat satwa, restorasi hutan, atau peningkatan populasi spesies terancam.
Dalam skema tersebut, perusahaan atau investor dapat membeli kredit yang dihasilkan dari proyek konservasi sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan atau target perlindungan keanekaragaman hayati.
Sejumlah proyek serupa telah mulai dikembangkan di berbagai negara. Misalnya proyek konservasi hutan hujan di Australia dan program pemulihan habitat di Inggris yang menghasilkan kredit biodiversitas bagi perusahaan yang ingin mendukung perlindungan ekosistem.
Di tingkat global, konsep ini juga didorong oleh organisasi seperti World Economic Forum dan World Bank sebagai mekanisme pembiayaan baru untuk menutup kesenjangan pendanaan konservasi alam.
Upaya mencari sumber pendanaan baru ini sejalan dengan pembentukan Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional yang diumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 12 Maret lalu.
Satgas tersebut dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo dengan dukungan sejumlah tokoh, termasuk ekonom Mari Elka Pangestu.
Sebagai tahap awal, pemerintah menyiapkan proyek percontohan pengelolaan taman nasional, salah satunya di Taman Nasional Way Kambas. Program ini juga diarahkan untuk mengurangi konflik manusia dan Gajah Sumatra yang kerap terjadi di wilayah sekitar taman nasional. ***
