Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) akan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang terindikasi ada hot spot di areal konsesinya.
Hal itu dilakukan sebagai upaya preventif pencegahan kebakaran hutan jelang musim kemarau tahun 2025.
Sekretaris Ditjen Gakkumhut Lukita Awang yang didampingi Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu dalam media briefing di Jakarta, Selasa (6/5/2025) menjelaskan Ditjen Gakkumhut saat ini menangani isu Kebakaran Hutan (karhut).
Baca juga: Menteri LH Beberkan Lima Penyebab Kebakaran Lahan, Soroti Land Clearing Perkebunan Sawit
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, telah dibentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada tanggal 13 Maret 2025 yang dikoordinir oleh Menkopolkam.
Desk ini dibentuk sebagai upaya khusus dan terkoordinasi untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Dalam Desk ini, Menteri Kehutanan bertugas sebagai anggota Pengarah dan Pengendali, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan sebagai Ketua Desk IV.
Kemudian pada tanggal 29 April 2025 telah dilakukan Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional melibatkan para pihak di Provinsi Riau pada tanggal 29 April 2025.
Pasca apel tersebut dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Provinsi Riau. Dari tanggal 2-4 Mei 2025, operasi yang didukung oleh BNPB ini telah dilakukan sebanyak 4 sortie dengan garam yang disemai sejumlah 3.200 kg.
Baca juga: Data Luas dan Emisi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2024, Sampai September
Kemenhut dengan kekuatan 34 Daerah Operasi (Daops) Manggala Agni juga telah melakukan upaya patroli pencegahan dan pemadaman karhut di sejumlah lokasi.
“Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil, tercatat sampai dengan Bulan April 2025, berdasarkan pemantauan satelit TERRA/AQUA (MODIS NASA) jumlah titik panas menurun 31% (167 titik panas) dibandingkan periode serupa di tahun 2023 (242 titik panas),” kata Lukita.
Hal ini sejalan dengan menurunnya luas karhutla periode 1 Januari-22 April 2025 sebesar 81% (3.207,54 Ha) dibandingkan 1 Januari-30 April 2023 (16.674,04 Ha).
Rudianto Saragih Napitu menjelaskan, sebagai bagian dari penegakan hukum, pihaknya mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang terindikasi mengalami kebakaran hutan di areal konsesinya.
Baca juga: Kebakaran Hutan Gunung Guntur, Pertamina Geothermal Energy Terjunkan Tim HSSE Bantu Pemadaman
Rudianto menuturkan, pihaknya akan memantau apakah perusahaan tersebut dapat melakukan perbaikan pengendalian kebakaran hutan atau tidak. Selain itu, juga akan teliti apakah kejadian kebakaran yang terjadi masuk dalam ranah Ditjen Gakkum Kehutanan atau tidak.
“”Sekarang kami masing compile (jumlah perusahaannya). Tapi sudah ada beberapa perusahaan yang kami identifikasi,” kata Rudianto. ***
