Ecobiz.asia – Pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) telah mencapai sekitar 90% dan akan segera memasuki tahap uji coba. Pemerintah menekankan bahwa sistem ini dirancang interoperabel dengan registri karbon domestik maupun internasional untuk mendukung integrasi pasar karbon.
Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Fajar Nuradi, mengatakan SRUK dikembangkan sebagai platform nasional tunggal untuk pencatatan unit karbon sekaligus memfasilitasi transaksi.
“Kami saat ini berada di jalur yang tepat. Sekitar 90% desain dan infrastruktur sistem telah selesai, dan uji coba akan dilakukan dalam waktu dekat, minggu ini atau pekan depan,” ujar Fajar dalam webinar Atmos Talk yang diselenggarakan Fairatmos, Kamis (26/3/2026).
Ia menegaskan bahwa interoperabilitas menjadi elemen kunci dalam pengembangan SRUK, sehingga dapat terhubung dengan platform domestik seperti IDX Carbon di Bursa Efek Indonesia maupun sistem registri internasional. Hal ini diharapkan memungkinkan pengakuan lintas negara atas unit karbon serta meningkatkan kredibilitas pasar.
Setelah tahap uji coba, pemerintah akan melanjutkan dengan pengujian interoperabilitas serta menjalin komunikasi dengan operator registri internasional guna menyelaraskan standar teknis dan kerangka operasional.
Indonesia menargetkan peluncuran perdagangan karbon melalui SRUK pada Juni atau paling lambat awal Juli 2026, dengan catatan seluruh kerangka regulasi lintas sektor—mulai dari kehutanan, energi, industri, limbah, pertanian, hingga karbon biru—telah rampung.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai Komite Pengarah (Komrah) implementasi penetapan harga karbon sesuai Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Di sisi lain, pemerintah juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Karbon Biru yang bertujuan menyelaraskan kebijakan dan program lintas pemangku kepentingan. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan pengembangan proyek karbon biru, khususnya pada ekosistem mangrove dan lamun, sekaligus menjawab tantangan utama seperti kesenjangan pembiayaan dan perlindungan masyarakat pesisir rentan.
Webinar tersebut menghadirkan pembicara Amehr Hakim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Fajar Nuradi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Edwin Hartanto, Head of Carbon Trading Development Bursa Efek Indonesia.
Diskusi panel menghadirkan Rich Gilmore (CEO Carbon Growth Partners), Grace Yanti P. (Vice Director YAGASU), dan Aruna Pradipta (Chief Commercial and Operating Officer Fairatmos), dengan moderator Natalia Rialucky, CEO Fairatmos. ***
