Ecobiz.asia — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI telah membangun visibilitas atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor komoditas strategis dengan nilai lebih dari US$14 miliar dalam dua bulan pertama operasionalnya.
Data tersebut mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas yang diekspor melalui lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi dengan tujuan lebih dari 100 negara.
DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.
DSI dibentuk untuk memperkuat transparansi, tata kelola, serta optimalisasi nilai dalam ekspor komoditas strategis Indonesia.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, penguatan visibilitas diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai transaksi ekspor, dinamika pasar, serta nilai yang dihasilkan dari komoditas strategis Indonesia.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup. Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, visibilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih akuntabel untuk memastikan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional,” ujar Rosan dalam keterangannya saat peluncuran rencana implementasi dan jajaran pimpinan eksekutif DSI, Senin (24/8/2026).
Dalam pelaksanaan awal mandatnya, DSI mengintegrasikan data ekspor dengan referensi pasar global untuk membangun visibilitas transaksi pada tingkat yang lebih rinci. Data tersebut mencakup harga, volume, kualitas, klasifikasi Harmonized System (HS), kapal pengangkut, hingga negara tujuan ekspor.
Pendekatan tersebut memungkinkan DSI menganalisis alur perdagangan dan nilai komoditas strategis Indonesia sepanjang rantai ekspor.
DSI saat ini menjalankan mandat secara bertahap pada sejumlah komoditas strategis, termasuk batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Penguatan kapabilitas dimulai dari integrasi data ekspor nasional dan analitik tingkat transaksi dengan memanfaatkan sistem pemerintah yang telah tersedia serta referensi pasar global.
Dari pemetaan awal tersebut, DSI bersama sejumlah BUMN mengidentifikasi potensi optimalisasi nilai sekitar US$5 miliar per tahun.
Potensi US$5 miliar tersebut berbeda dengan nilai ekspor US$14 miliar yang telah dipetakan selama dua bulan.
Nilai US$14 miliar merupakan nilai transaksi ekspor yang telah masuk dalam cakupan visibilitas analitis DSI, sedangkan US$5 miliar merupakan estimasi potensi peningkatan nilai yang dapat dioptimalkan berdasarkan analisis awal.
DSI menyatakan proses optimalisasi tersebut akan dilakukan secara bertahap seiring dengan semakin matangnya sistem dan kapabilitas perusahaan. ***
Selanjutnya, DSI akan memperluas kemampuan pemantauan dan verifikasi melalui pelacakan kapal, validasi negara tujuan, serta rekonsiliasi devisa hasil ekspor. Kapabilitas tersebut nantinya akan diintegrasikan lebih erat ke dalam proses ekspor sesuai dengan mandat yang diberikan.
Dalam tahap berikutnya, DSI diharapkan menjalankan peran sebagai perantara tunggal untuk komoditas yang masuk dalam cakupan mandatnya. Peran tersebut tetap akan mempertahankan hubungan komersial antara penjual dan pembeli serta menjaga keberlanjutan ekspor.
Direktur Utama DSI Luke Mahony mengatakan perusahaan saat ini berfokus membangun sistem dan kapabilitas untuk menjalankan mandat tersebut secara kredibel, terukur, dan berkelanjutan.
“Sejak mulai beroperasi, kami telah mengembangkan visibilitas terhadap ribuan transaksi ekspor serta fondasi analitis yang diperlukan untuk mendukung mandat DSI. Kami akan terus mengukuhkan kapabilitas pemantauan, verifikasi, dan operasional guna mendukung ekosistem ekspor yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus menjaga kepastian berusaha dan keberlanjutan ekspor,” ujar Luke.
Sebagai bagian dari pengembangan sistem, DSI juga melibatkan pelaku industri melalui Industry Task Force. DSI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Forum tersebut akan menguji coba platform DSI, memberikan masukan dari pelaku industri, serta mengidentifikasi potensi persoalan sebelum implementasi diperluas. ***
