Menteri LH Dorong Koperasi Masuk Pasar Karbon: Manfaat Ekonomi Harus Kembali ke Rakyat

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, mendorong pembentukan koperasi sebagai pengelola unit karbon di berbagai daerah agar manfaat ekonomi dari pasar karbon dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

Menurut Jumhur, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain utama di pasar karbon global berkat kekayaan hutan, mangrove, dan ekosistem lainnya yang mampu menyerap emisi karbon.

Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola dengan memastikan nilai ekonominya kembali kepada masyarakat yang selama ini menjaga lingkungan.

“Sebab ke depan akan ada yang namanya pasar karbon dan Indonesia berpotensi besar menjadi pemasok utama jasa penyerapan karbon dunia,” kata Jumhur saat menjadi pembicara dalam Seminar Great Institute memperingati Hari Koperasi Nasional bertajuk Reaktualisasi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Membangun Koperasi sebagai Pilar Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Read also:  Komisi Eropa Longgarkan Aturan Pasar Karbon (EU ETS), Tuai Reaksi Keras

Ia mengatakan KLH/BPLH akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Koperasi untuk mengembangkan ekonomi sirkular dan pasar karbon sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mengadvokasi masyarakat membentuk koperasi sebagai pengelola unit karbon di tingkat lokal.

“Untuk mewujudkan itu, kami akan mengadvokasi warga membentuk koperasi sebagai pengelola unit-unit karbon di masing-masing daerah,” ujarnya.

Read also:  SRUK Meluncur, INDEF Ingatkan Perluasan ETS Jadi Kunci Meningkatkan Permintaan Kredit Karbon

Menurut Jumhur, koperasi dapat menjadi wadah masyarakat dalam mengelola unit karbon yang dihasilkan dari berbagai kegiatan pemulihan lingkungan, seperti rehabilitasi mangrove maupun pengelolaan hutan yang telah terdaftar dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Melalui skema tersebut, nilai ekonomi karbon diharapkan dapat dikelola secara kolektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saat ini kita memasuki fase pembangunan yang agak inkonvensional karena pasar karbon itu seperti menjual sesuatu yang tidak terlihat, tetapi potensi bisnisnya sangat besar. Saya ingin memastikan keuntungan dari potensi tersebut benar-benar kembali kepada rakyat,” kata Jumhur.

Read also:  OJK Terbitkan POJK 10 Tahun 2026, Aturan Baru Perdagangan Karbon di Bursa Karbon

Ia menambahkan, koperasi dapat menjadi unit usaha strategis di pedesaan dan kawasan kehutanan sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penjaga ekosistem, tetapi juga pelaku utama yang memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan karbon. Dengan pendekatan tersebut, pemulihan lingkungan diharapkan mampu berjalan seiring dengan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kemitraan Indonesia–Norwegia Tunjukkan Model Baru Diplomasi Iklim Berbasis Kinerja

Ecobiz.asia - Kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam perlindungan hutan tropis dan pengendalian perubahan iklim dinilai telah melahirkan model baru kerja sama internasional yang lebih...

Kemenhut Dorong Hutan Adat Masuk Pasar Karbon, Kampung Adat Kuta Dinilai Punya Potensi Besar

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong masyarakat hukum adat untuk mulai memanfaatkan peluang perdagangan karbon sebagai sumber ekonomi baru melalui pengelolaan hutan yang lestari....

Komisi Eropa Longgarkan Aturan Pasar Karbon (EU ETS), Tuai Reaksi Keras

Ecobiz.asia – Komisi Eropa mengusulkan reformasi besar terhadap European Union Emissions Trading System (EU ETS) untuk memperkuat daya saing industri dan mempercepat transisi energi....

IBCSD dan IDCTA Dorong Penguatan Pasar Karbon Nasional untuk Tingkatkan Daya Saing Industri

Ecobiz.asia – Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), didukung IDX Carbon, menggelar Forum Strategis Kesiapan Pasar Karbon...

Pemerintah Tawarkan Papua sebagai Destinasi Investasi Karbon Berbasis Masyarakat

Ecobiz.asia – Pemerintah mengundang investor dalam dan luar negeri untuk mengembangkan proyek karbon di Papua. Kawasan dengan tutupan hutan tropis yang luas itu dinilai memiliki...

TOP STORIES

PIS Restorasi Terumbu Karang di Bali Barat, Tanam 100 Fragmen dan Edukasi Anak Pesisir

Ecobiz.asia – PT Pertamina International Shipping (PIS) memperkuat upaya pelestarian ekosistem laut melalui restorasi terumbu karang dan program edukasi maritim di Desa Pejarakan, Bali...

Kemitraan Indonesia–Norwegia Tunjukkan Model Baru Diplomasi Iklim Berbasis Kinerja

Ecobiz.asia - Kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam perlindungan hutan tropis dan pengendalian perubahan iklim dinilai telah melahirkan model baru kerja sama internasional yang lebih...

Indonesia Advances Forest Certification Reform with SVLK–PEFC Combined Audit

Ecobiz.asia – Indonesia's Ministry of Forestry has partnered with the Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)/Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) to develop...

PGE Bukukan Laba Bersih Tumbuh 15,48%, Bidik Kapasitas Panas Bumi 1 GW pada 2028

Ecobiz.asia – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 15,48 persen sekaligus menegaskan komitmennya mempercepat pengembangan panas bumi nasional. Perseroan...

Backed by Japan’s JCM, Indonesia Breaks Ground on Landmark Waste-to-Energy Project

Ecobiz.asia - Indonesia broke ground on the Legok Nangka waste-to-energy plant in West Java, the country's first waste-to-energy project developed under a public-private partnership...