Menteri LH Dorong Koperasi Masuk Pasar Karbon: Manfaat Ekonomi Harus Kembali ke Rakyat

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, mendorong pembentukan koperasi sebagai pengelola unit karbon di berbagai daerah agar manfaat ekonomi dari pasar karbon dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

Menurut Jumhur, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain utama di pasar karbon global berkat kekayaan hutan, mangrove, dan ekosistem lainnya yang mampu menyerap emisi karbon.

Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola dengan memastikan nilai ekonominya kembali kepada masyarakat yang selama ini menjaga lingkungan.

“Sebab ke depan akan ada yang namanya pasar karbon dan Indonesia berpotensi besar menjadi pemasok utama jasa penyerapan karbon dunia,” kata Jumhur saat menjadi pembicara dalam Seminar Great Institute memperingati Hari Koperasi Nasional bertajuk Reaktualisasi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Membangun Koperasi sebagai Pilar Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Read also:  TÜV SÜD Bangun Pusat Dekarbonisasi di Singapura, Siap Investasi US$24 Juta

Ia mengatakan KLH/BPLH akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Koperasi untuk mengembangkan ekonomi sirkular dan pasar karbon sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mengadvokasi masyarakat membentuk koperasi sebagai pengelola unit karbon di tingkat lokal.

“Untuk mewujudkan itu, kami akan mengadvokasi warga membentuk koperasi sebagai pengelola unit-unit karbon di masing-masing daerah,” ujarnya.

Read also:  Pemanasan Global Diprediksi Lampaui 1,5°C, UNEP Peringatkan Bahaya Perubahan Iklim

Menurut Jumhur, koperasi dapat menjadi wadah masyarakat dalam mengelola unit karbon yang dihasilkan dari berbagai kegiatan pemulihan lingkungan, seperti rehabilitasi mangrove maupun pengelolaan hutan yang telah terdaftar dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Melalui skema tersebut, nilai ekonomi karbon diharapkan dapat dikelola secara kolektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saat ini kita memasuki fase pembangunan yang agak inkonvensional karena pasar karbon itu seperti menjual sesuatu yang tidak terlihat, tetapi potensi bisnisnya sangat besar. Saya ingin memastikan keuntungan dari potensi tersebut benar-benar kembali kepada rakyat,” kata Jumhur.

Read also:  CIP dan Blueyou Kolaborasi Restorasi Mangrove dan Pengembangan Karbon Biru di Indonesia

Ia menambahkan, koperasi dapat menjadi unit usaha strategis di pedesaan dan kawasan kehutanan sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penjaga ekosistem, tetapi juga pelaku utama yang memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan karbon. Dengan pendekatan tersebut, pemulihan lingkungan diharapkan mampu berjalan seiring dengan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Menteri LH: Pasar Karbon Harus Berbasis Aksi Nyata, Bukan Sekadar Transaksi

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan pasar karbon Indonesia harus dibangun berdasarkan aksi iklim yang terukur,...

TÜV SÜD Bangun Pusat Dekarbonisasi di Singapura, Siap Investasi US$24 Juta

Ecobiz.asia — Perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi global TÜV SÜD menginvestasikan lebih dari US$24 juta untuk membangun Global Decarbonisation Centre of Excellence (CoE) di...

Wamen LH: Perdagangan Karbon Bisa Jadi Insentif Dekarbonisasi Industri Nikel

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mengatakan mekanisme perdagangan karbon dapat menjadi insentif bagi industri nikel...

Dapat Dukungan Kemenhut, Riau Mantap Masuk Pasar Karbon Yurisdiksi ART-TREES

Ecobiz.asia - Provinsi Riau mulai memasuki tahap baru pengembangan kredit karbon hutan berbasis yurisdiksi setelah menyelesaikan konsep Green for Riau dan memperoleh dukungan pemerintah...

Pasar Karbon Indonesia Mulai Cari Talenta Baru, IDCTA Youth Gelar Carbon Youth Week 2026

Ecobiz.asia — Perkembangan pasar karbon Indonesia mulai menciptakan kebutuhan baru terhadap sumber daya manusia yang memahami tidak hanya isu perubahan iklim, tetapi juga mekanisme...

TOP STORIES

Quo Vadis Kehutanan Indonesia di Tengah Kebijakan Instan Era Prabowo

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini dan pandangan pribadi penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap atau pandangan redaksi Ecobiz.asia. Oleh:...

PTK Masuk Era Baru, Perkuat Green Vessel dan Terapkan AI

Ecobiz.asia — PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menyiapkan modernisasi armada, digitalisasi hingga penggunaan teknologi rendah emisi untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Langkah tersebut mencakup...

Hotspot Karhutla Turun 121 Titik, Chinook Jepang Siap Bantu Pemadaman

Ecobiz.asia – Jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional turun 121 titik dalam sehari menjadi...

Bentuk Tim Khusus dan Libatkan Dua Profesor, Kemenhut Dalami Dugaan Pidana Kebakaran Bromo

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendalami penyebab kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana. Penelusuran diperkuat...

PGE Borong 13 Penghargaan ENSIA 2026, Inovasi Panas Bumi Menyebar di 5 Wilayah

Ecobiz.asia — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memborong 13 penghargaan dalam Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2026 yang digelar PT Sucofindo (Persero)...