Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun. Program tersebut ditargetkan terealisasi dalam tiga tahun.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program tersebut di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Tahap awal program mencakup 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp.

“Kita akan membangun 100 gigawatt. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo saat peluncuran.

Ke-14 proyek tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar US$73 miliar. Selain menambah kapasitas energi terbarukan, program tersebut diproyeksikan memberikan dampak terhadap penghematan anggaran negara, penggunaan bahan bakar, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan emisi.

Read also:  Gerakan Jemaat Jaga Bumi, KLH Dorong HKBP Perkuat Pilah Sampah Menuju Gereja Hijau

“Total investasinya dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, program tersebut berpotensi menghemat subsidi sekitar Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif.

Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan mengurangi penggunaan diesel hingga sekitar 6 juta kiloliter per tahun secara nasional. Dari sisi lingkungan, pengembangan tersebut diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun.

Pada tahap awal, empat proyek yang menjadi bagian dari peluncuran antara lain PLTS Gilimanuk berkapasitas 300 MWp, PLTS Terapung Gajah Mungkur 134 MWp, PLTS Desa Sembur 0,92 MWp, dan PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp.

Read also:  Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Pelaksanaan program juga mencakup proyek PLTS di wilayah kepulauan dan daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan pasokan listrik.

PLTS Desa Sembur, misalnya, diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nelayan melalui penyediaan listrik bagi fasilitas cold storage berkapasitas lima ton dan mesin pembuat es berkapasitas empat ton.

Sementara itu, PLTS Pulau Rengit meningkatkan waktu nyala listrik masyarakat dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam per hari. Proyek tersebut juga menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sekitar Rp4.400 per kWh atau 26 persen.

Pemerintah juga mengaitkan pengembangan PLTS dengan penguatan industri energi domestik. Bahlil mengatakan Indonesia telah memiliki industri panel surya dan baterai penyimpanan listrik atau battery energy storage system (BESS) di dalam negeri.

“Melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Bahlil.

Read also:  Kontroversi PLTP Panas Bumi Gunung Ungaran, ESDM: Pengembangan Bertahap Berbasis Kajian

Peluncuran program dilakukan secara terhubung dengan tiga proyek lainnya, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau, dan PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung.

Selain PLTS, pemerintah menempatkan pengembangan energi surya bersama sumber energi domestik lainnya sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian energi.

Prabowo mengatakan Indonesia memiliki potensi panas bumi, gas, dan minyak yang juga perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Presiden menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp tidak hanya menjadi rencana, tetapi dapat dibuktikan melalui realisasi proyek dalam tiga tahun ke depan.

“Kita buktikan lagi, nanti tiga tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti,” ujar Prabowo. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pemerintah Siapkan Panduan ESG untuk Perkuat Daya Saing Industri Mineral Kritis

Ecobiz.asia -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia menindaklanjuti hasil...

Karhutla, Kemenhut Kembali Sanksi Administratif Lima Perusahaan PBPH

Ecobiz.asia - – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjatuhkan sanksi administratif kepada lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat setelah ditemukan...

KLH Bangun Ekosistem Pengelolaan Limbah Baterai Mobil Listrik, Timbulan Diproyeksi Memuncak 2040

Ecobiz.asia — Ledakan penggunaan kendaraan listrik berpotensi menghadirkan persoalan baru: gunungan baterai bekas. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkirakan timbulan limbah baterai kendaraan listrik akan...

Sungai Mengering, Ketergantungan Batu Bara Dinilai Perparah Krisis Iklim di Kalimantan

Ecobiz.asia -- Kekeringan dan pendangkalan sejumlah sungai besar di Kalimantan di tengah fenomena El Niño menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali ketergantungan Indonesia...

KLH/BPLH Perluas Jejaring Internasional Lawan Sindikat Kejahatan Lingkungan

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat penegakan hukum dan memperluas kerja sama internasional untuk membongkar jaringan kejahatan lingkungan yang semakin...

TOP STORIES

Singapura-Laos Sepakati Perdagangan Kredit Karbon, Atur Mekanisme Corresponding Adjustment

Ecobiz.asia — Singapura dan Laos menandatangani perjanjian implementasi untuk membangun kerangka kerja yang mengikat secara hukum bagi kerja sama kredit karbon berdasarkan Pasal 6...

Pemanasan Global Diprediksi Lampaui 1,5°C, UNEP Peringatkan Bahaya Perubahan Iklim

Ecobiz.asia – Dunia diperkirakan akan melampaui ambang pemanasan global 1,5°C dalam beberapa tahun ke depan. Namun, peluang untuk menekan kenaikan suhu dan mengembalikannya ke...

Singapore, Laos Sign Carbon Credit Deal, Set Corresponding Adjustment Mechanism

Ecobiz.asia — Singapore and Laos have signed an implementation agreement to establish a legally binding framework for carbon credit collaboration under Article 6 of...

UNEP: World Set to Cross 1.5°C Warming, Return Below Threshold Still Possible

Ecobiz.asia — Global temperatures are likely to exceed the 1.5°C warming threshold within the next few years, increasing climate risks and impacts, but the...

PLN Nusantara Power Perluas Bisnis di Luar Pembangkitan, Raih Dua Penghargaan Marketing 2026

Ecobiz.asia -- Transformasi bisnis PT PLN Nusantara Power (PLN NP) dalam mencari sumber pertumbuhan baru di luar bisnis inti pembangkitan mendapat pengakuan melalui dua...