Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 22 orang Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), 62 orang Pejabat Administrator (Eselon III), dan 84 orang Pejabat Pengawas (Eselon IV) lingkup Kementerian LHK di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024.
Dalam sambutannya, Menteri Siti menyampaikan pelantikan pejabat kali ini sengaja dilakukan bersamaan di akhir Agustus 2024 ini, sebagai bagian upaya mempersiapkan masa-masa transisi sehubungan dengan suksesi kepemimpinan nasional dan masa transisi di Kementerian. Dimana nanti akan ditetapkan Pimpinan Puncak yang baru di Kementerian LHK sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan.
“Ini merupakan proses normal sesuai dengan kalender negara secara konstitusional dan sebagai jajaran birokrasi kita menjalankan hal tersebut dengan sebaik baiknya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti mengingatkan jajarannya untuk memahami dengan baik fungsi politik birokrasi yang merupakan salah satu fungsi kepemimpinan politik eksekutif.
Setidaknya terdapat fungsi-fungsi politik eksekutif, dalam hal ini misalnya sebagai Menteri, yaitu Fungsi Seremonial. Artinya semua yang dilakukan bersama masyarakat dalam bentuk seremonial, harus membawa pengaruh membangun kepercayaan masyarakat kepada KLHK, kepada pemerintah.
“Kita telah melakukan banyak hal, berbagai peringatan, dan lain-lain. Semua itu merupakan fungsi seremonial yang sangat berarti dalam membangun kepercayaan publik kepada pemerintah, dimana KLHK ada di dalamnya. Jadi acara-acara tersebut jangan dianggap remeh, maknanya sangat penting bagi masyarakat dan bagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan negara,” katanya.
Selanjutnya fungsi decision making yang meliputi empat hal. Pertama, Ekstraktif, yang merupakan hal sangat penting, seperti dalam hal pengendalian perijinan, pengawasan law enforcement, penegakkan hukum. Demikian pula kerja-kerja ekstraktif inovasi-inovasi baru dari kekayaan intelektual dan kearifan lokal.
“Dalam hal ini bukan ekstraktif dalam arti menguras kekayaan sebesar-besarnya tanpa kendali. Ekstraktif di sini lebih dalam artinya mengembangkan secara terkendali dan pengendalian kerja-kerja terhadap alam dari perijinan, serta menggali inovasi secara baik,” terang Menteri Siti.
Kedua, regulatif, hal yang sudah sangat familiar, karena jajaran birokrasilah sebagai pelaksana atau operator eksekutif yang menyiapkan regulasi; termasuk dalam hal RUU misalnya bersama DPR.
Ketiga, distributif, yang merupakan fungsi sangat penting dalam jajaran KLHK, misalnya dalam penyiapan perijinan, menyiapkan peta arahan, menegaskan alokasi dan akses kawasan, menyiapkan orientasi untuk sirkuler ekonomi, menyiapkan akses hutan sosial, menyiapkan untuk hutan adat dan membangun kesejahteraan.
“Fungsi ini yang cukup sensitif karena di sini harus ada keadilan,” kata Menteri Siti.
Keempat yaitu responsif, dimana interaksi bersama seluruh UPT dengan masyarakat, Menteri dan jajaran pimpinan dengan masyarakat, penanaman pohon dan persemaian skala besar, interaksi internasional, kebijakan kemitraan konservasi, kemitraan konsesi, kerja bersama generasi muda green leadership, pelayanan yang baik, pengembangan wilayah bebas korupsi dalam unit-unit kerja KLHK, dll.
“Itu semua merupakan upaya pemerintah, upaya negara merespons masyarakat, mengikuti dan mencoba memahami, merasakan dan mencoba membatasi sebaik mungkin oleh jajaran pemerintah dalam hal ini KLHK,” ujar Menteri Siti.
Lebih lanjut, Menteri Siti menegaskan agar jajaran KLHK perlu memahami dengan baik bahwa dengan kondisi sekarang, dimana masyarakat mendambakan kerja-kerja pemerintah yang positif bagi mereka, yang bisa membantu mengatasi masalah mereka dan memahami denyut dinamika yang ada.
“Itulah kerja kepemimpinan politik eksekutif, kerja birokrasi salah satu didalamnya,” ungkapnya.
Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik:
1 Dr. R Agus Budi Santosa, S.Hut, M.T. sbg Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan
2 Ardi Risman, S.Hut., M.T., M.PSc. sbg Kepala Pusat Data dan Informasi
3 Dr. Ishak Yassir, S.Hut., M.Si. sbg Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
4 Irfan Mudofar, S.Hut., M.A, M.AP. sbg Kepala Biro Umum
5 Very Santoso, S.E., M.M. sbg Kepala Biro Keuangan
6 Dodi Sumardi, S.Hut., M.T, M.PP. sbg Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
7 Mohamad Arief Priana, S.Hut., M.Si.sbg Inspektur Wilayah I
8 Andri Gunawan, S.Hut., M.Si. sbg Inspektur Wilayah IV
9 Sasmita Nugroho, S.E. sbg Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
10 Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M. sbg Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
11 Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum. sbg Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
12 Novita KusumaWardani, S.Hut., M.AP., M.Env sbg Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara
13 Agus Arianto, S.Hut. sbg Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat
14 Subhan, S.Hut., M.Si. sbg Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser
15 Adhi Nurul Hadi, S.Hut., M.Sc. sbg Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
16 Rudijanta Tjahja Nugraha, S.Hut., M.Sc. sbg Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
17 Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism. sbg Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
18 Ir. Sinta Saptarina Soemiarno, M.Sc. sbg Direktur Pengendalian
Pencemaran Udara
19 Dr. Marcus Octavianus Susatyo, S.Hut., M.P. sbg Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
20 Enik Eko Wati, S.Si., M.E., M.SE. sbg Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
21 Dodi Kurniawan, S.Pt., S.H., M.H. sbg Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
22 Luckmi Purwandari, ST.,M.Si. Sbg Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ***