KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru nasional serta kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim.

Baseline tersebut disepakati melalui Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta baru-baru ini dengan melibatkan kementerian dan lembaga, akademisi, serta mitra terkait.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan penetapan baseline emisi lamun menjadi fondasi awal untuk memperkuat pengelolaan karbon biru nasional.

Read also:  RI Undang Jepang Investasi Karbon Kehutanan, Skema JCM dan VCM

“Data tersebut akan menjadi dasar ilmiah dalam mengukur kontribusi ekosistem pesisir dalam menyerap maupun melepaskan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Ekosistem lamun merupakan salah satu komponen penting ekosistem pesisir yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Bersama mangrove dan terumbu karang, ekosistem ini menjadi bagian dari solusi berbasis alam atau karbon biru untuk mitigasi perubahan iklim.

Read also:  Fairatmos Soroti Tantangan Proyek Karbon Biru, Kembangkan Solusi Digital

Penetapan baseline emisi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi yang timbul akibat perubahan atau gangguan terhadap ekosistem lamun. Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan skenario penurunan emisi sekaligus penguatan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Workshop tersebut juga menekankan pentingnya penguatan sistem data emisi sektor kelautan yang terintegrasi guna mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan secara transparan dan akuntabel.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, mengatakan penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan menjadi elemen penting dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan.

Read also:  KKP dan Fairatmos Kaji Potensi Proyek Percontohan Karbon Biru di Jawa Tengah

“Metodologi penetapan baseline emisi lamun diharapkan dapat memperkuat sistem data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel,” katanya.

Sementara itu, pakar perubahan iklim dari IPB University, Rizaldi Boer, menilai pendekatan ilmiah dalam penetapan baseline emisi lamun penting untuk memastikan kontribusi sektor kelautan terhadap pengendalian perubahan iklim dapat diukur secara akurat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

RI Undang Jepang Investasi Karbon Kehutanan, Skema JCM dan VCM

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia mengundang Jepang untuk berinvestasi dalam ekonomi karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari penguatan solusi berbasis alam (nature-based solutions) dalam menghadapi...

Fairatmos Soroti Tantangan Proyek Karbon Biru, Kembangkan Solusi Digital

Ecobiz.asia – Pengembang proyek dan pemilik aset di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan proyek karbon biru, terutama pada tahap awal penilaian dan...

Pengembangan SRUK Capai 90%, Registri Karbon Bakal Terintegrasi dengan Pasar Global

Ecobiz.asia – Pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) telah mencapai sekitar 90% dan akan segera memasuki tahap uji coba. Pemerintah menekankan bahwa sistem ini...

KKP dan Fairatmos Kaji Potensi Proyek Percontohan Karbon Biru di Jawa Tengah

Ecobiz.asia – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Fairatmos tengah mengkaji potensi pengembangan proyek percontohan karbon biru di Jawa Tengah, sebagai bagian...

Indonesia Uji Coba Model Data Karbon G20, Perkuat Transparansi Pasar

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia akan menguji coba model data karbon yang didukung G20 guna memperkuat transparansi dan standardisasi pasar karbon nasional, sekaligus menjadi negara...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...