KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru nasional serta kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim.

Baseline tersebut disepakati melalui Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta baru-baru ini dengan melibatkan kementerian dan lembaga, akademisi, serta mitra terkait.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan penetapan baseline emisi lamun menjadi fondasi awal untuk memperkuat pengelolaan karbon biru nasional.

Read also:  KKP Jelaskan Mekanisme Perdagangan Karbon Biru, Wajib PKKPRL dan Teregistrasi di SRUK

“Data tersebut akan menjadi dasar ilmiah dalam mengukur kontribusi ekosistem pesisir dalam menyerap maupun melepaskan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Ekosistem lamun merupakan salah satu komponen penting ekosistem pesisir yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Bersama mangrove dan terumbu karang, ekosistem ini menjadi bagian dari solusi berbasis alam atau karbon biru untuk mitigasi perubahan iklim.

Read also:  Dukung Capaian NDC, KLH/BPLH Jalin Kerja Sama dengan Hanns Seidel Foundation

Penetapan baseline emisi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi yang timbul akibat perubahan atau gangguan terhadap ekosistem lamun. Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan skenario penurunan emisi sekaligus penguatan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Workshop tersebut juga menekankan pentingnya penguatan sistem data emisi sektor kelautan yang terintegrasi guna mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan secara transparan dan akuntabel.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, mengatakan penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan menjadi elemen penting dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan.

Read also:  Permenhut 6/2026 Buka Peluang Masyarakat Terlibat Perdagangan Kredit Karbon Kehutanan

“Metodologi penetapan baseline emisi lamun diharapkan dapat memperkuat sistem data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel,” katanya.

Sementara itu, pakar perubahan iklim dari IPB University, Rizaldi Boer, menilai pendekatan ilmiah dalam penetapan baseline emisi lamun penting untuk memastikan kontribusi sektor kelautan terhadap pengendalian perubahan iklim dapat diukur secara akurat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia Siapkan Implementasi Nesting Karbon Kehutanan, Riau Jadi Percontohan

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia menyiapkan operasionalisasi kerangka kerja nesting karbon kehutanan guna mendorong transaksi berintegritas tinggi dan menarik investasi global. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari...

Pertamina NRE Sediakan Kredit Karbon, Dukung Kampanye IDXCarbon “Aku Net-Zero Hero”

Ecobiz.asia — PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyediakan kredit karbon untuk mendukung kampanye “Aku Net-Zero Hero” yang diluncurkan bersama IDXCarbon, PT...

Industri Sambut Positif Permenhut 6/2026 Perdagangan Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Pelaku industri menyambut positif terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 yang dinilai memberikan kepastian dan memperkuat fondasi pasar karbon...

KKP Jelaskan Mekanisme Perdagangan Karbon Biru, Wajib PKKPRL dan Teregistrasi di SRUK

Ecobiz.asia – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan mekanisme perdagangan karbon biru mensyaratkan integrasi antara kepastian tenurial ruang laut, sistem registrasi karbon,...

Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Segera Diluncurkan, KLH Ajak Pengembang Proyek Ikut Uji Coba

Ecobiz.asia – Pemerintah segera meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur utama perdagangan karbon di Indonesia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan...

TOP STORIES

Survei: Progres Energi Terbarukan Indonesia Stagnan Meski Permintaan Industri Tinggi

Ecobiz.asia — Survei terbaru yang dilakukan Petromindo Survey menunjukkan meningkatnya kekhawatiran pelaku industri terhadap lambatnya perkembangan energi terbarukan di Indonesia, meski permintaan dan ekspektasi...

Survey Finds Indonesia’s Renewable Energy Progress Stagnant Despite Strong Industry Demand

Ecobiz.asia — A recent survey conducted by Petromindo Survey highlights growing industry concern over the slow pace of renewable energy development in Indonesia, despite...

Target Dedieselisasi Dinilai Perlu Diperluas ke PLTU, PLTG

Ecobiz.asia — Rencana pemerintah mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dinilai perlu diperluas dengan menghentikan pembangunan pembangkit...

Usai Dilantik Jadi Menteri LH, Jumhur Hidayat Siap Benahi Isu Pengelolaan Sampah

Ecobiz.asia - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istana Negara, Jakarta, pada Senin...

Kurangi Ketergantungan Impor LPG, Pemerintah Kaji Pemanfaatan CNG Nasional

Ecobiz.asia — Pemerintah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif energi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan memperkuat kemandirian...