Ecobiz.asia — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggelar apel siaga di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026), di tengah ancaman musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dan panjang.
Apel yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago. Ia menyampaikan bahwa pengendalian karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
“Capaian yang sudah baik harus terus dijaga dan ditingkatkan. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kolaborasi agar kejadian karhutla dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Data pemerintah menunjukkan luas karhutla nasional periode 1 Januari–31 Maret 2026 mencapai 55.324,2 hektare. Lima provinsi dengan luas kebakaran tertinggi adalah Kalimantan Barat (25.420,73 ha), Riau (8.555,37 ha), Kepulauan Riau (4.167,78 ha), Lampung (3.314,74 ha), dan Kalimantan Tengah (2.633,87 ha).
Di Kalimantan Barat, tim Manggala Agni bersama Satgas Dalkarhutla telah melaksanakan 489 operasi pemadaman dengan total luas penanganan sekitar 1.845,59 hektare sepanjang periode tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan deteksi dini hotspot, patroli terpadu, edukasi masyarakat, operasi modifikasi cuaca, serta penyediaan sarana dan dukungan operasi udara.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa tren pengendalian karhutla menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir berkat penguatan koordinasi lintas sektor.
“Penguatan sinergi antar kementerian/lembaga dan harmonisasi pusat-daerah menjadi kunci. Kita juga mendorong daerah rawan segera menetapkan status siaga agar dukungan pusat bisa cepat dioperasionalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan pencegahan menjadi strategi utama, terutama melalui pengelolaan tata air di lahan gambut untuk menjaga tinggi muka air tanah guna mencegah kebakaran.
Senada, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya langkah preventif dalam pengendalian karhutla.
“Kita tidak boleh lagi reaktif. Pencegahan harus menjadi garda terdepan karena di situlah kunci pengendalian karhutla sekaligus kontribusi nyata terhadap penurunan emisi,” ujarnya.
Usai apel, pemerintah menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana yang diikuti sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, guna memastikan kesiapan lintas sektor menghadapi puncak musim kemarau 2026. ***
