Ecobiz.asia – Pemerintah segera meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur utama perdagangan karbon di Indonesia.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono, mengatakan SRUK ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 sesuai arahan pemerintah.
“SRUK target operasinya bulan Juli. Jadi kalau ada project developers yang sudah siap project design document (PDD)-nya, sekarang sudah bisa lakukan uji coba untuk memasukkan data ke dalam registri tersebut,” ujar Diaz di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ia mengajak para pengembang proyek karbon untuk segera berpartisipasi dalam tahap uji coba guna memastikan sistem berjalan optimal saat resmi diluncurkan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Carbon Market Outlook 2026 yang diselenggarakan oleh UK PACT bersama INDEF dan Eco Securities.
Menurut Diaz, tahap uji coba menjadi krusial untuk mempercepat implementasi perdagangan karbon nasional, sekaligus memastikan kesiapan sistem sebelum digunakan secara penuh.
“Kami butuh partisipasi pelaku usaha dalam tahap uji coba, sehingga saat diluncurkan nanti sistem sudah siap digunakan,” katanya.
Ia menegaskan, perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting untuk menutup kesenjangan pendanaan iklim yang masih besar, baik di tingkat global maupun domestik.
Secara global, kebutuhan pendanaan iklim diperkirakan mencapai US$8,6 triliun per tahun hingga 2030 dan berpotensi meningkat menjadi US$10 triliun. Namun, realisasi pendanaan saat ini baru berada di kisaran US$1,4–1,9 triliun per tahun.
Sementara di Indonesia, kebutuhan pendanaan iklim mencapai sekitar Rp470 triliun per tahun pada periode 2020–2030. Namun, dana yang tersedia baru sekitar Rp76 triliun.
“Kesenjangan ini yang ingin kita dorong melalui perdagangan karbon,” ujar Diaz.
Forum Indonesia Carbon Market Outlook 2026 juga dihadiri oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jeremy, Head of Climate Policy and Finance Kedutaan Besar Inggris Jakarta Judith A’ Bear, Executive Director INDEF Esther Sri Astuti, dan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti. ***
