Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) menandatangani perjanjian kerja sama dengan empat penerima manfaat untuk implementasi Low Carbon Development Initiative–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).
Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (14/4/2026) menandai dimulainya pendanaan bagi empat proyek inovatif berbasis teknologi rendah karbon di sejumlah wilayah Indonesia.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan skema Innovation and Technology Fund menjadi instrumen implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon yang selama ini disusun pemerintah.
“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi kulminasi dari upaya bersama. Innovation and Technology Fund menjadi bentuk bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata,” ujarnya.
Program LCDI-ITF ditujukan untuk mengidentifikasi dan mereplikasi solusi teknologi yang mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Inisiatif ini juga mendukung berbagai agenda nasional seperti ekonomi sirkular, ekonomi biru, hilirisasi rempah, dan pertanian regeneratif.
Dari total 283 proposal dengan nilai pengajuan mencapai Rp1,59 triliun, pemerintah menetapkan empat proyek tahap awal dengan total pendanaan Rp20,33 miliar. Proyek tersebut mencakup pengelolaan sampah, budidaya udang berbasis energi surya, pengolahan rempah berkelanjutan, serta dekarbonisasi pertanian padi.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menekankan pentingnya implementasi dalam mendorong keberhasilan inovasi rendah karbon.
“Melalui skema ini, kami ingin membantu inovasi melewati ‘valley of death’ agar dapat berkembang dan memberikan dampak nyata,” katanya.
Minister Counsellor (Development) Kedutaan Besar Inggris Peter Rajadiston menyebut pendekatan solusi iklim harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Solusi iklim yang efektif harus mampu meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan komunitas,” ujarnya.
Hingga 2024, Indonesia mencatat potensi penurunan emisi sebesar 30,36 persen melalui lebih dari 29.000 aksi lintas sektor. ***
