Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional guna mendukung kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola kehutanan global.
Langkah ini dilakukan agar berbagai capaian Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari semakin diakui dan dipercaya di tingkat internasional.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang berlangsung di Bandung pada 4–5 Agustus 2026. Pelatihan diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kegiatan ini diikuti perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bappenas untuk memperkuat kemampuan komunikasi strategis serta negosiasi dalam forum kehutanan dan perdagangan internasional.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan diplomasi modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan bernegosiasi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan.
“Trust is the most valuable currency in diplomacy,” kata Ristianto saat membuka pelatihan.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa hutan tropis, kawasan mangrove terluas di dunia, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari.
Namun, berbagai capaian tersebut harus dikomunikasikan secara efektif agar memperoleh pengakuan dan kepercayaan masyarakat internasional.
“Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap aparatur pemerintah yang terlibat dalam forum internasional pada hakikatnya merupakan diplomat bagi Indonesia. Karena itu, keberhasilan diplomasi sangat ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan nasional secara konsisten, kredibel, dan berbasis data.
Menurut Ristianto, hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendorong Indonesia tampil sebagai solution provider dalam berbagai isu kehutanan global.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia tidak hanya berkepentingan menjaga kelestarian hutannya sendiri, tetapi juga menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, dan kerja sama internasional untuk mendukung agenda iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Ristianto juga memaparkan empat agenda strategis yang menjadi fokus diplomasi kehutanan Indonesia, yakni memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai pusat kolaborasi pengelolaan gambut tropis, mengembangkan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kerja sama global pengelolaan mangrove, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Pelatihan selama dua hari tersebut mencakup penguatan pemahaman mengenai regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging bagi berbagai audiens internasional, hingga simulasi negosiasi lintas kementerian, pembangunan koalisi, dan penanganan pertanyaan kritis. ***
