Ecobiz.asia – Pemerintah mempercepat pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW) untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan Sumatera yang masih terdampak robohnya lima menara transmisi akibat bencana hidrologi pada November 2025.
Percepatan tersebut menjadi fokus kunjungan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot ke proyek strategis nasional yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (30/7/2026).
Yuliot mengatakan kondisi pasokan listrik di Sumatera masih memerlukan penguatan sehingga pemerintah mendorong PLTA Batang Toru segera terhubung ke jaringan transmisi Sumatera.
“Ini merupakan upaya percepatan kita untuk penyediaan dan keandalan energi secara nasional. Khususnya, kondisi energi di wilayah Sumatera cukup kritis sehingga kita memerlukan antisipasi. Dengan keterbatasan ketersediaan energi primer yang lain, kita sudah memiliki PLTA Batang Toru yang bisa on-grid,” ujarnya.
Menurut Yuliot, percepatan tersebut menjadi semakin penting setelah bencana hidrologi pada November 2025 merobohkan lima menara transmisi dan merusak infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan.
Saat ini, pemerintah tengah mengawal pembangunan kembali jaringan transmisi yang masih memasuki tahap perancangan menara dan pondasi.
“Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera,” katanya.
Selain pembangunan jaringan transmisi, pemerintah juga menyelesaikan berbagai aspek administratif yang sebelumnya sempat menghambat proyek senilai Rp21,6 triliun tersebut.
Kepastian kelanjutan proyek diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026, yang kemudian diikuti persetujuan untuk melanjutkan konstruksi.
Yuliot menjelaskan penyelesaian administrasi kini berjalan bersamaan dengan pengujian teknis pembangkit yang memerlukan penggenangan waduk.
“Testing yang dilakukan ini namanya PLTA kan harus ada genangan. Kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan pengoperasian PLTA Batang Toru juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 21 persen pada akhir 2026. Saat ini, bauran EBT nasional masih berada pada kisaran 16–17 persen.
“Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun,” kata Yuliot.
PLTA Batang Toru dibangun di atas lahan seluas sekitar 650 hektare di Kabupaten Tapanuli Selatan. Proyek berkapasitas 510 MW tersebut dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy dengan Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor utama. Pembangunan dimulai pada September 2017 dengan nilai investasi sekitar Rp21,6 triliun yang berasal dari penanaman modal asing. ***
