Indonesia Luncurkan Empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati, Basis Data Pembangunan Berkelanjutan Makin Kuat

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah meluncurkan empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk wilayah Bali–Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan dan konservasi berbasis data ilmiah.

Peluncuran dilakukan Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian, dengan dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN dan Yayasan Konservasi Indonesia di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Empat dokumen tersebut menjadi bagian dari implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dokumen tersebut memuat informasi terkini mengenai kondisi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik di masing-masing wilayah, termasuk berbagai ancaman, tekanan, serta prioritas pengelolaan dan konservasi.

Read also:  Selandia Baru Lanjutkan Program Energi Terbarukan di Maluku, Target Kurangi Ketergantungan Bahan Bakar Fosil

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan keanekaragaman hayati merupakan modal alam yang menjadi fondasi pembangunan nasional.

“Keanekaragaman hayati merupakan sumber masa depan kita. Dalam RPJPN 2025–2045 maupun RPJMN 2025–2029, keanekaragaman hayati menjadi elemen penting untuk mewujudkan tujuan lingkungan hidup yang berkualitas serta mendorong penerapan ekonomi hijau,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas memiliki potensi besar menjadikan kekayaan hayati sebagai penopang ketahanan pangan, air, energi, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah regulasi untuk memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati, di antaranya rancangan peraturan pemerintah mengenai akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik serta tata kelola nilai ekonomi keanekaragaman hayati.

Read also:  Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Kayu Lestari, Gambut, dan Mangrove

“Kita pastikan agar pemanfaatan keanekaragaman hayati menjadi penguat upaya pelestarian yang berkeadilan bagi masyarakat, berbasis sains, serta diterapkan dalam tata kelola yang baik dan berintegritas,” katanya.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menilai dokumen tersebut menjadi pijakan penting dalam memperkuat riset dan inovasi untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Ia mengatakan BRIN akan terus menyediakan data, bukti ilmiah, dan rekomendasi berbasis sains guna mendukung kebijakan yang memberikan manfaat bagi ketahanan pangan, kesehatan, energi, biomaterial, dan kesejahteraan masyarakat.

Read also:  Reklamasi Tambang Jadi Ujian ESG, ESDM Minta Hasilnya Bisa Diukur

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menambahkan dokumen tersebut diharapkan tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tetapi juga pedoman bersama dalam memperkuat aksi konservasi di seluruh Indonesia.

“Harapan kami, dokumen ini menjadi pedoman bersama yang mendorong aksi nyata seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Dokumen Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2024 serta dokumen status keanekaragaman hayati untuk ekoregion Sumatra dan Sulawesi pada Agustus 2025. Dengan peluncuran empat dokumen terbaru ini, seluruh ekoregion utama Indonesia kini telah memiliki dokumen status keanekaragaman hayati sebagai acuan penyusunan kebijakan konservasi dan pembangunan berbasis bukti. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...

Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Kayu Lestari, Gambut, dan Mangrove

Ecobiz.asia — Indonesia dan Republik Kongo menjajaki penguatan kerja sama kehutanan, terutama untuk memperluas pengakuan pasar terhadap produk kayu lestari, memperkuat ketertelusuran rantai pasok,...

Australia Siapkan Dukungan untuk Program PLTS 100 GW Indonesia

Ecobiz.asia – Australia berencana mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan tersebut...

Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Pendanaan Global untuk Hentikan Deforestasi 2030

Ecobiz.asia — Indonesia mendorong penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Pemerintah menilai upaya...

Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk mendukung konservasi 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut...

TOP STORIES

Norway Pledges US$100 Million to Indonesia for Forest Emission Reductions in 2021–2023

Ecobiz.asia – Norway has announced a US$100 million results-based contribution to Indonesia in recognition of the country's efforts to reduce carbon emissions from deforestation...

Indonesia, Norway Sign First Article 6.2 Carbon Deal to Support Energy Transition

Ecobiz.asia – Indonesia and Norway have signed an agreement to channel international carbon finance into Indonesia’s energy transition, with an initial focus on supporting...

PGN dan Unilever Jajaki Pengembangan Ekosistem Biomethane di Indonesia

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Unilever menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan,...

UNEP Praises Indonesia’s Large-Scale Jurisdictional REDD+ Programme as Model for Forest Countries

Ecobiz.asia – The United Nations Environment Programme (UNEP) has praised Indonesia’s jurisdictional REDD+ programme across nine provinces, describing its large-scale approach as an important...

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...