Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi puncak musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul prediksi kemarau yang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering pada 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Rapat tersebut juga dihadiri Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada, para pejabat utama Mabes Polri, seluruh kapolda, wakapolda, dan kapolres dari wilayah rawan karhutla secara virtual.
Selain Kemenhut, rapat diikuti perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Basarnas.
Dalam paparannya, Rohmat mengapresiasi sinergi antarlembaga yang dinilai berhasil menekan luas kebakaran hutan dan lahan dalam dua siklus El Nino terakhir.
Luas karhutla yang mencapai 2,61 juta hektare pada El Nino 2015 berhasil ditekan menjadi 1,64 juta hektare pada 2019 dan kembali turun menjadi 1,16 juta hektare pada 2023.
Meski demikian, ia mengingatkan hasil analisis BMKG menunjukkan kemarau dan fenomena El Nino pada 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering sebagai awal siklus El Nino empat tahunan yang berpotensi berlanjut hingga 2027.
Rohmat menegaskan pencegahan harus tetap menjadi prioritas utama karena setiap hektare hutan dan lahan yang berhasil diselamatkan memiliki nilai lebih besar dibandingkan upaya pemadaman setelah kebakaran meluas.
“Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi yang terbukti telah berhasil. Kita hadapi El Nino 2026–2027 dengan satu komando, satu tujuan, dan satu semangat melindungi hutan, masyarakat, serta masa depan bangsa Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Wakapolri Dedi Prasetyo mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 mengenai antisipasi fenomena El Nino, cuaca ekstrem, dan karhutla.
Menurutnya, arahan Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat langkah mitigasi sejak dini melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menambahkan Polri juga akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan, mulai dari pencegahan, penanganan kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana. ***
