Ecobiz.asia – Ketahanan iklim di Indonesia tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, sektor swasta, dan mitra pembangunan.
Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin beragam di berbagai daerah.
Pembelajaran itu mengemuka dalam Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang diselenggarakan KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan dukungan Adaptation Fund di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Franky Zamzani, mengatakan pemerintah telah menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui agenda ekonomi hijau dan penguatan ketahanan iklim.
“Pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional terus mendorong penguatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan berbagai inisiatif adaptasi berbasis masyarakat,” ujar Franky.
Menurutnya, berbagai praktik adaptasi yang berkembang di daerah perlu direplikasi dan diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.
“Apa yang dilakukan masyarakat di Pekalongan, Bulukumba, Toraja maupun Samarinda menunjukkan bahwa solusi adaptasi yang lahir dari kebutuhan lokal sering kali menjadi solusi yang paling efektif. Tantangan kita adalah memperkuat, mereplikasi, dan mengintegrasikan pembelajaran tersebut ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas,” katanya.
Sejak 2019, KLH bersama KEMITRAAN melalui dukungan Adaptation Fund telah menjalankan program adaptasi perubahan iklim di sejumlah wilayah dengan karakteristik dampak yang berbeda.
Di Kota Pekalongan, program difokuskan pada penanganan banjir rob dan kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara di Kabupaten Bulukumba, program mendukung masyarakat adat Kajang menghadapi perubahan pola hujan yang memengaruhi sektor pertanian.
Adaptasi juga dilakukan di kawasan Daerah Aliran Sungai Saddang, Sulawesi Selatan, untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem terhadap produksi kopi Toraja, serta di Kota Samarinda yang menghadapi peningkatan risiko banjir perkotaan.
Perwakilan Adaptation Fund, Hugo Remaury, mengatakan keberhasilan adaptasi sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Masyarakat yang berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga sumber pengetahuan dan inovasi. Ketika pendanaan iklim dipadukan dengan kepemilikan lokal, kepemimpinan masyarakat, dan kolaborasi yang kuat, dampaknya menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, menambahkan bahwa setiap daerah menghadapi tantangan iklim yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual.
“Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua wilayah. Keberhasilan adaptasi lahir dari kemampuan mempertemukan kebutuhan masyarakat, komitmen pemerintah, pengetahuan lokal, dan dukungan berbagai mitra dalam satu ruang kolaborasi,” katanya.
Nurina menambahkan penguatan ketahanan iklim harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas masyarakat serta penciptaan sumber penghidupan yang berkelanjutan.
“Adaptasi bukan hanya tentang bertahan menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi memastikan masyarakat memiliki kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk tetap berkembang di tengah perubahan yang terjadi,” ujarnya. ***
