Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menggalang dukungan negara-negara kepulauan untuk memperkuat perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut.
Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan bilateral di sela-sela Berlin Climate Mobility Forum (BCMF) 2026, yang membahas penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman mobilitas iklim.
Diaz menegaskan Indonesia memiliki kepentingan besar untuk mendorong solusi adaptasi yang mampu melindungi masyarakat yang berada di garis depan dampak perubahan iklim.
“Oleh karena itu, upaya kami bertujuan untuk memastikan bahwa solusi adaptasi dan mobilitas melindungi masyarakat kami. Mobilitas iklim pada akhirnya adalah tentang manusia, rumah mereka, mata pencaharian, budaya, dan masa depan mereka. Tanggung jawab bersama kita adalah untuk memastikan bahwa tidak ada komunitas yang dibiarkan tanpa pilihan, perlindungan, atau harapan,” ujar Diaz dalam keterangannya, Selasa (22/6/2026).
Dalam forum tersebut, Diaz melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palau Surangel S. Whipps Jr., Governor-General Tuvalu Tofiga Vaevalu Falani, Menteri Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Energi Maladewa Ali Shareef, serta Ketua Komite Perlindungan Lingkungan Pemerintah Tajikistan Sheralizoda Bahodur Ahmadjon untuk membahas peluang kerja sama menghadapi ancaman kenaikan muka air laut.
Diaz juga bertemu Menteri Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Hidup Afrika Selatan Willem Abraham Stephanus Aucamp yang menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Menurut Diaz, Menteri Afrika Selatan menilai pertemuan bilateral semacam itu penting untuk menghasilkan implementasi nyata.
“Beliau menyatakan pertemuan dengan negara lain selalu baik. Pertemuan seperti ini sangat penting. Jika kita tidak berupaya mengimplementasikan sesuatu, kita akan mengalami kerugian yang sangat besar,” ujar Diaz.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Director General for International Climate Action Jerman, Heike Henn, dibahas pentingnya menjadikan isu mobilitas iklim sebagai salah satu agenda utama menjelang Conference of the Parties (COP) ke-31 dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Menurut Diaz, Heike Henn menilai koalisi negara-negara dalam BCMF memiliki momentum kuat untuk mendorong komitmen politik yang menghasilkan aksi nyata.
Dukungan juga datang dari Managing Director Global Centre for Climate Mobility (GCCM), Kamal Akrane, yang menilai Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara negara maju dan negara-negara kepulauan berkembang atau Small Island Developing States (SIDS).
“Indonesia sudah berhasil menjadi anggota G20 sehingga bisa menjadi contoh bagi negara-negara kepulauan kecil. Indonesia dapat menjadi jembatan antara negara-negara di utara dan di selatan,” kata Diaz mengutip pernyataan Kamal.
Diaz menegaskan Indonesia menghadapi tantangan yang sama dengan negara-negara kepulauan kecil akibat kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, intrusi air laut, dan abrasi pantai.
“Indonesia merupakan kumpulan lebih dari 17 ribu pulau dan masyarakat kita berada di garis depan menghadapi kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, intrusi air asin, dan erosi garis pantai seperti negara-negara kepulauan lainnya. Karena itu, kita harus mengakui kondisi khusus negara-negara kepulauan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.
Berlin Climate Mobility Forum merupakan forum internasional yang bertujuan meningkatkan perhatian global terhadap mobilitas iklim, yakni perpindahan penduduk akibat dampak perubahan iklim yang semakin mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir dan negara-negara kepulauan. ***
