Ecobiz.asia – Program Plastic Smart Cities (PSC) yang dijalankan WWF-Indonesia dinilai berhasil memperkuat sistem pengelolaan sampah dan mendorong praktik ekonomi sirkular sebagai upaya mengurangi polusi plastik di Indonesia.
Selama lima tahun terakhir, program ini tidak hanya membangun infrastruktur pengelolaan sampah, tetapi juga memperkuat edukasi, keterlibatan masyarakat, serta pengembangan kebijakan tanggung jawab produsen atau Extended Producer Responsibility (EPR).
Capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan refleksi dan diseminasi studi bertajuk “Tackling Indonesia’s Plastic Pollution and Leakage: Reflection and Pathways Forward from WWF Plastic Smart Cities Program” yang digelar di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Chief Conservation Officer WWF-Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, mengatakan Plastic Smart Cities menunjukkan bahwa aksi lokal mampu menghasilkan solusi nyata yang dapat mendukung kebijakan nasional dan transformasi ekonomi sirkular.
“Melalui kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, pelaku sektor swasta, sekolah, dan mitra pembangunan, program ini menunjukkan bagaimana pengurangan kebocoran plastik dapat dicapai melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis bukti, dan dapat direplikasi,” ujarnya.
Program PSC lahir dari komitmen global untuk mengurangi timbulan sampah plastik dan mencegah pencemaran plastik di laut. Di Indonesia, program ini mulai diimplementasikan WWF-Indonesia sejak 2020 dengan fokus di Jakarta, Depok, dan Bogor melalui dukungan WWF-Norwegia.
Pelaksanaannya diawali dari tingkat RT dan RW sebelum berkembang menjadi program berskala kota yang mencakup penguatan infrastruktur pengelolaan sampah, edukasi publik, peningkatan kesiapan implementasi EPR, serta dukungan terhadap pengembangan kebijakan nasional.
Selama periode 2021–2026, PSC menjalankan berbagai kegiatan mulai dari penyusunan studi dasar (baseline), penguatan bank sampah, pembangunan fasilitas Material Recovery Facility (MRF) berbasis 3R, peningkatan sistem pengumpulan sampah, edukasi di sekolah, hingga penguatan kolaborasi multipihak.
Salah satu capaian program adalah beroperasinya fasilitas TPS 3R di Jakarta Utara pada awal Mei 2026. Sementara di Depok, fasilitas serupa menjadi TPS 3R pertama yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.
WWF-Indonesia juga mendorong pengembangan peta jalan EPR, pembahasan skema pembiayaan, eco-modulation, desain produk berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas bagi produsen, hotel, restoran, kafe, institusi pemerintah, dan berbagai mitra pembangunan.
Menurut Dewi, selama lima tahun pelaksanaan PSC, program tersebut telah menjangkau 237 sekolah dengan sekitar 71.100 peserta didik serta melibatkan 12 perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Yogyakarta dalam edukasi pengelolaan sampah plastik.
Dalam kesempatan yang sama, WWF-Indonesia memaparkan dua hasil penelitian mengenai desain kemasan dan pengelolaan sampah kemasan bernilai rendah serta rekomendasi tata kelola dan implementasi EPR di Indonesia.
Kajian tersebut menemukan bahwa kemasan sekali pakai dan kemasan multilayer masih mendominasi pasar Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan karena keterbatasan infrastruktur pengelolaan menyebabkan material tersebut memiliki nilai ekonomi rendah dan tingkat pengumpulan yang masih minim sehingga berpotensi bocor ke lingkungan.
Penelitian tersebut merekomendasikan perbaikan sistemik melalui pengembangan pasar bagi material bernilai rendah, penguatan implementasi EPR, serta percepatan transisi menuju desain kemasan yang lebih ramah lingkungan. Keberhasilan upaya tersebut dinilai memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, produsen, serta operator pengelolaan sampah.
Ke depan, WWF-Indonesia akan mendorong optimalisasi TPS 3R dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya, memperkuat integrasi EPR dalam perencanaan daerah, serta memperluas replikasi program melalui pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan kota-kota baru. Upaya tersebut juga akan didukung pengembangan skema pembiayaan dan peningkatan investasi untuk memperkuat sistem pemulihan sampah plastik di Indonesia.
Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia, Kristian Netland, menegaskan bahwa pengurangan polusi plastik memerlukan kerja sama lintas sektor karena persoalan tersebut tidak hanya terkait pengelolaan sampah.
“Polusi plastik bukan sekadar isu pengelolaan sampah, tetapi juga menyangkut desain produk, permintaan pasar, infrastruktur, pembiayaan, dan tata kelola,” katanya. ***
