Pulihkan Habitat Gajah di Lanskap Seblat, Kemenhut Gelar Operasi Gabungan Merah Putih

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menggelar Operasi Gabungan Merah Putih di kawasan Lanskap Seblat, Bengkulu, untuk memulihkan habitat satwa liar sekaligus menertibkan aktivitas perambahan dan pembalakan liar di kawasan hutan tersebut.

Operasi yang dipimpin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan ini merupakan kelanjutan operasi serupa yang dilaksanakan pada November hingga Desember 2025 guna memastikan kawasan strategis tersebut kembali berfungsi sebagai koridor utama Gajah Sumatera serta habitat penting Harimau Sumatera.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera Hari Novianto mengatakan operasi lanjutan tahun ini telah dimulai sejak 5 Maret 2026 dengan melibatkan tim gabungan dari Balai Gakkum Kehutanan Sumatera, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, BKSDA Bengkulu, Dinas LHK Provinsi Bengkulu, KPH Bengkulu Utara, serta Polres Mukomuko dan Polres Bengkulu Utara.

Read also:  Strategi Komunikasi Berkelanjutan Semakin Dibutuhkan, CSCP Hadir Jembatani Sains, Kebijakan, dan Masyarakat

“Operasi difokuskan pada kawasan TWA Seblat, HP Air Ipuh, HP Teramang, serta kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai bagian dari bentang alam Seblat seluas sekitar 80.978 hektare,” kata Hari dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, kawasan tersebut merupakan habitat penting satwa liar dilindungi yang kini terancam oleh aktivitas ilegal berupa perambahan hutan dan pembalakan liar.

Pada operasi sebelumnya tahun 2025, tim gabungan berhasil menguasai kembali sekitar 8.200 hektare kawasan hutan yang dirambah. Aparat juga memusnahkan 24.100 batang kelapa sawit, merobohkan 186 pondok perambah, memutus tujuh jembatan akses, serta memusnahkan 8 meter kubik kayu hasil pembalakan liar.

Read also:  Kemenhut Bongkar 'Pencucian' Kayu Merbau Ilegal, 23 Kontainer Senilai Rp20,9 Miliar Diamankan

Selain itu, petugas memasang 81 plang larangan, serta mengamankan barang bukti berupa satu unit buldoser, satu ekskavator, dan sejumlah peralatan perkebunan.

Dari sisi penegakan hukum, penyidik telah merampungkan tiga berkas perkara perambahan kawasan hutan di Lanskap Seblat. Saat ini tiga tersangka tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Mukomuko.

Di samping tindakan hukum, Ditjen Gakkum Kehutanan juga mengedepankan pendekatan persuasif terhadap masyarakat yang bersedia bekerja sama. Sejumlah warga di desa sekitar kawasan telah dimintai keterangan, dan tiga orang di antaranya menyatakan kesediaan menyerahkan kembali lahan yang mereka kuasai kepada negara.

Read also:  Indonesia Perkuat Pengelolaan Gambut Terpadu, 24,6 Juta Hektare KHG Jadi Perhatian

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan operasi ini bertujuan memutus rantai bisnis perambahan hutan sekaligus memulihkan fungsi ekologis kawasan Seblat.

“Operasi ini dirancang untuk memutus bisnis perambahan hutan, bukan mengorbankan masyarakat kecil. Penegakan hukum difokuskan pada pemilik lahan, pemodal, dan pengendali alat berat yang menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas ilegal,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah juga akan melanjutkan langkah rehabilitasi lahan rusak, penataan batas kawasan, serta pengawasan terhadap pemegang izin usaha kehutanan yang melanggar aturan, guna memastikan pemulihan kawasan hutan dan perlindungan habitat satwa liar di Lanskap Seblat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...