Tutup 343 TPA, Pemerintah Percepat Bangun Instalasi Pengolah Sampah Jadi Energi Listrik

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah segera menutup 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping. 

Sebagai solusi jangka panjang, dilakukan percepatan pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan.

“Berdasarkan arahan Pak Menko Pangan dan restu Pak Presiden, kita akan segera mulai menutup praktik open dumping di 343 titik secara bertahap. Dalam minggu ini, sekitar 100 TPA akan mulai ditutup, dan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap karena membutuhkan kajian detail, termasuk relokasi pembuangan sampahnya,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Baca juga: Dorong Pengelolaan Sampah, Pemerintah Naikkan Tarif PLTSa Jadi 19-20 Sen Dolar per kWh

Rakor tersebut dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait, PT PLN, dan Duta Besar Negara Sahabat

Read also:  Pertambangan Ramah Lingkungan, WRI: Patuh Aturan Nasional Belum Cukup

“Penutupan Open Dumping akan mengikuti mekanisme yang diarahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan memerlukan waktu. Ini penting untuk mengalihkan anggaran APBD di masing-masing pemerintah kabupaten/kota serta provinsi dan implementasinya dalam RPJMD, agar upaya yang dilakukan menjawab ketentuan Sanksi Paksaan Administratif, dan selaras dengan visi misi pengelolaan sampah nasional,” kata Hanif.

Berdasarkan data tahun 2023, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah dengan total timbulan sampah mencapai 56,63 juta ton per tahun. 

Dari volume tersebut hanya sekitar 39,01% yang telah terkelola dengan baik. Sementara 60,99% lainnya masih belum terolah, termasuk yang berakhir di TPA atau mencemari lingkungan melalui pembakaran terbuka dan pembuangan ke badan air.

Read also:  Ujian Besar BPGMN: Menyatukan Konservasi, Ekonomi, dan Tata Kelola Gambut

Baca juga: KLH Targetkan Pengelolaan Sampah di Jakarta Jadi Percontohan Nasional

Hanif menjelaskan untuk mempercepat penutupan TPA dan mendorong pengelolaan sampah akan dibuat Peraturan Presiden yang sebagai payung hukum.

Tadi Bapak Menko sesuai dengan arahan Pak Presiden minta pengelolaan sampah dilakukan dalam satu Perpres. Supaya semuanya selesai dengan terangkai,” ujar Hanif.

Sebagai salah satu solusi jangka panjang dari penutupan TPA, pemerintah mendorong pembangunan instalasi PSEL. Pembangunan PSEL bahkan telah masuk sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025-2029. 

Instalasi PSEL akan dibangun di kota-kota dengan timbulan sampah besar dan keterbatasan lahan TPA. Hingga saat ini, proyek PSEL telah berhasil dioperasikan di Surabaya dan Surakarta, sementara beberapa kota lainnya seperti Palembang, Makassar, Jakarta, dan Bandung sedang dalam tahap konstruksi atau persiapan perjanjian jual beli listrik dengan PLN.

Read also:  Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

Dalam rakor tersebut juga dibahas usulan untuk menaikkan harga penjualan listrik dari PSEL ke PLN. 

Saat ini skema pembelian listrik dari PSEL diatur melalui Perpres No. 35/2018. Berdasarkan Perpres tersebut PLN membeli listrik dari PSEL sebesar 13,35 sen dolar AS per perkilowatt hour (kWh). Selain itu, pengembang PLTSa juga memdapat tipping fee untuk pengelolaan sampah dari pemerintah daerah.

Baca juga: TPA Benowo Model Pengelolaan Sampah Berbasis Energi, Wamen ESDM: Duplikasi ke Daerah Lain

Hanif mengungkapkan usulan untuk menjadikan satu tarif pembelian listrik oleh PLN menjadi 18-20 sen dolar AS per kwh termasuk tipping fee. 

“Dengan biaya 18-20 sen dolar AS per KWH, saya rasa cukup,” kata Hanif. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...