Ecobiz.asia – Di tengah tuntutan global akan produk kayu berkelanjutan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjamin produk kayu Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat berasal dari sumber legal dan dikelola secara lestari.
Jaminan itu disampaikan di hadapan para buyer dan pelaku industri kehutanan Amerika Serikat dalam webinar internasional yang digelar secara hybrid bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability, di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (14/5/2026).
Dalam pidato kuncinya, Raja Juli Antoni menegaskan hubungan perdagangan kehutanan Indonesia dan Amerika Serikat telah terjalin lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.
“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujar Raja Juli Antoni.
Webinar tersebut diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C. dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Forum ini bertujuan memperkuat akses pasar produk kehutanan Indonesia di Amerika Serikat sekaligus mendorong perdagangan produk hutan yang legal, transparan, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan dan keterlacakan rantai pasok.
Menhut mengatakan lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah mengantongi sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+). Pemerintah juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar Amerika Serikat agar tidak hanya bergantung pada plywood dan kayu dipterokarpa.
Menurut Raja Juli Antoni, Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari pemerintah dan asosiasi industri kehutanan Indonesia maupun Amerika Serikat, di antaranya CEO International Wood Products Association Ashley Amidon dan konsultan Recreation Vehicle Industry Association Mattie Amagai.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris untuk memperkuat tata kelola kehutanan dan pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo mengatakan Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan legal dan berkelanjutan.
“Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+,” kata Indroyono.
Ia menambahkan permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat sehingga membuka peluang besar bagi produk kehutanan Indonesia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus diperkuat mengikuti perkembangan regulasi global seperti U.S. Lacey Act dan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
“SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujar Laksmi.
Menurut dia, Indonesia juga terus memperkuat tata kelola kehutanan melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, serta pengembangan sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code. ***
