Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Kebijakan tersebut selain memperkuat tata kelola hutan lestari juga mendukung tercapainya target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (Forestry and Other Land Use/FOLU) sesuai agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
“Pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam tata kelola pengelolaan hutan lestari,” kata Ketua Harian II Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 KLHK Agus Justianto saat sesi talkshow di Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru dan Terbarukan (LIKE) 2 di Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Baca juga: Jokowi Sorot Dampak Sektor Pertambangan dan Energi pada Lingkungan: Yang Gede-gede Ada di Situ
Perluasan akses hutan bagi masyarakat diantaranya melalui program Perhutanan Sosial. Saat ini, luas areal Perhutanan Sosial telah mencapai 8,018 juta hektare.
Menurut Agus, perluasan akses hutan bagi masyarakat juga didorong untuk dilakukan pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikelola oleh korporasi. “Pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja, keterlibatan masyarakat pada pemanfaatan hutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam PBPH,” ujar dia.
Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat bisa dilakukan dengan pola agroforestry misalnya untuk budidaya tanaman porang, tanaman hias atau lebah madu. Bisa juga berupa agrosilvopastura untuk peternakan sapi atau ayam pedaging, serta agrosilvofishery untuk perikanan.
Berdasarkan data KLHK, saat ini ada 482 unit PBPH. Per Desember 2023, luas akses kelola masyarakat dalam areal kerja PBPH berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) seluas 1,23 juta hektare.
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK Erik Teguh Primiantoro yang mewakili Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK menjelaskan tentang agenda FOLU Net Sink.
Berdasarkan agenda FOLU Net Sink, Indonesia menargetkan sektor FOLU akan mencapai tingkat serapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan emisinya pada tahun 2030 pada tingkat minus 140 juta ton CO2e.
Dia mengatakan bahwa pencapaian target pengurangan emisi karbon dari sektor FOLU dapat berkontribusi sekitar 60% dari total target penurunan karbon Indonesia pada tahun 2030 seperti tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
Baca juga: Peluncuran IBSAP 2025-2045, Wapres: Keanekaragaman hayati Sumber Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Sementara itu, Direktur Operasional PT Kandelia Alam Andreas Nugroho Adi menyatakan, pihaknya mengimplementasikan pendekatan multi usaha kehutanan (MUK) dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan areal PBPH yang dikelola.
Andreas menjelaskan, saat ini pihaknya sedang fokus merehabilitasi hutan mangrove dalam areal PBPH. Upaya rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan dan bekerja sama dengan masyarakat. Sebagai insentif, masyarakat dapat memanfaatkan potensi HHBK.
“Areal PBPH Kandelia Alam dulu menjadi sasaran illegal logging. Kini bisa dihentikan, tanpa penegakan hukum sama sekali karena masyarakat mendapatkan alternatif penghasilan,” kata Andreas. ****