Indonesia Siapkan Second NDC 3.0 Jelang COP30, Target Pangkas Emisi 525,4 Juta ton CO2e

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) versi 3.0 sebagai amunisi diplomasi menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belém, Brasil, November mendatang.

Indonesia akan menargetkan untuk emisi gas rumah kaca (GRK)hingga 525,4 juta ton CO2e pada 2035.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa NDC 3.0 disusun dengan pendekatan inklusif dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.

Read also:  Menhut Terbitkan Permenhut No 6 Tahun 2026, Atur Tata Cara Perdagangan Karbon Kehutanan

Dokumen ini menggunakan tahun dasar 2019 dengan total emisi sebesar 1.147 juta ton CO2e. Target penurunan emisi ditetapkan sebesar 440,2 juta ton CO2e pada 2030 dan meningkat menjadi 525,4 juta ton CO2e pada 2035.

“NDC 3.0 akan menjadi dokumen transisi menuju pelaksanaan 2031–2035 dan mencerminkan arah pembangunan jangka menengah Indonesia,” ujar Hanif dalam pertemuan bilateral dengan Sekretariat UNFCCC Simon Stiell di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Read also:  Permenhut 6/2026 Buka Peluang Masyarakat Terlibat Perdagangan Kredit Karbon Kehutanan

Pemerintah mendorong sektor energi dan kehutanan sebagai kontributor utama dalam pengurangan emisi. Strategi yang ditempuh antara lain percepatan penghentian operasional PLTU batubara, penguatan target sektor Forestry and Other Land Use (FOLU), serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

KLH/BPLH juga menekankan pentingnya dukungan dari UNFCCC untuk mempercepat implementasi kebijakan iklim, memperkuat kapasitas nasional, serta mendorong operasionalisasi pasar karbon, termasuk melalui pemanfaatan Pasal 6 Perjanjian Paris. Pemerintah saat ini tengah menyusun skenario penurunan emisi pasca-2030 dalam peta jalan menuju net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Read also:  Siapkan Investasi Awal Rp420 M, Eco Power Nusantara Kembangkan Proyek Biochar hingga Kredit Karbon Kehutanan

Menteri Hanif turut mengusulkan pembentukan forum regional di bawah fasilitasi UNFCCC guna memperkuat dialog teknis dan mempercepat pengembangan voluntary carbon market yang kredibel dan transparan di Indonesia. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kemenhut Sosialisasikan Permenhut 6/2026, Aturan Perdagangan Karbon Libatkan Masyarakat Secara Langsung

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mensosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di Gedung Manggala...

OJK Revisi Aturan Perdagangan Karbon, Target Rampung Juni 2026

Ecobiz.asia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan revisi regulasi perdagangan karbon sekaligus mengembangkan sistem registri pendukung guna memperkuat kerangka pasar karbon nasional. Ketua Dewan...

Indonesia Siapkan Implementasi Nesting Karbon Kehutanan, Riau Jadi Percontohan

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia menyiapkan operasionalisasi kerangka kerja nesting karbon kehutanan guna mendorong transaksi berintegritas tinggi dan menarik investasi global. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari...

Pertamina NRE Sediakan Kredit Karbon, Dukung Kampanye IDXCarbon “Aku Net-Zero Hero”

Ecobiz.asia — PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyediakan kredit karbon untuk mendukung kampanye “Aku Net-Zero Hero” yang diluncurkan bersama IDXCarbon, PT...

Industri Sambut Positif Permenhut 6/2026 Perdagangan Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Pelaku industri menyambut positif terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 yang dinilai memberikan kepastian dan memperkuat fondasi pasar karbon...

TOP STORIES

Laba Melonjak 4,5 Kali Lipat, Samator Indo Gas Awali 2026 dengan Momentum Kuat

Ecobiz.asia -- PT Samator Indo Gas Tbk (IDX: AGII) membuka tahun 2026 dengan performa yang mengesankan. Di tengah dinamika dunia usaha dan kebutuhan sektor...

Volume Naik, Fondasi Menguat: Samindo Jaga Ritme di Awal 2026

Ecobiz.asia -- Awal tahun menjadi panggung konsistensi bagi PT Samindo Resources Tbk (MYOH). Di tengah dinamika industri pertambangan batubara, Perseroan membuka 2026 dengan ritme...

OJK to Revise Carbon Trading Rule, Targets June Completion

Ecobiz.asia — Indonesia’s financial regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), is preparing to revise its carbon trading regulation and develop a supporting carbon registry system...

Menteri Jumhur Resmi Nahkodai KLH, Tekankan Environmental Ethics sebagai Kunci Perlindungan Bumi

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melakukan serah terima jabatan Menteri LH/Kepala BPLH dari Hanif Faisol Nurofiq kepada Moh. Jumhur Hidayat...

Cegah Korupsi, KPK Siapkan Kajian Tata Niaga Kayu dan Pelepasan Hutan

Ecobiz.asia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan dua kajian strategis di sektor kehutanan guna mencegah kebocoran penerimaan negara dan tindak pidana korupsi, khususnya pada...