OJK Revisi Aturan Perdagangan Karbon, Target Rampung Juni 2026

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan revisi regulasi perdagangan karbon sekaligus mengembangkan sistem registri pendukung guna memperkuat kerangka pasar karbon nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya saat ini merevisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, dengan target penyelesaian pada Juni 2026.

“OJK juga merupakan anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon. Kami saat ini tengah mengembangkan sistem yang akan mendukung registri unit karbon bersama Bursa Efek Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Read also:  PLN EPI Pilih Blue Carbon Mangrove untuk Dekarbonisasi dan Ketahanan Energi Pesisir

Menurut Friderica, penyesuaian regulasi dan pengembangan sistem tersebut merupakan bagian dari dukungan OJK terhadap Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

Langkah ini juga sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang memperbarui kerangka implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Read also:  Pasar Serap 5.202 Ton Kredit Karbon PalmCo, Pembeli Individu Meningkat

“Kami akan menyesuaikan POJK 14, dan insyaallah semuanya selesai pada Juni tahun ini. Ini bagian dari dukungan terhadap program Presiden,” katanya.

Revisi aturan dan pengembangan sistem registri tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi, tata kelola, serta integrasi ekosistem pasar karbon Indonesia, sekaligus memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional terkait penetapan harga karbon dan pengendalian emisi.

POJK 14/2023 sendiri merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menjadi dasar hukum perdagangan karbon melalui bursa sebagai bagian dari upaya pengendalian emisi gas rumah kaca dan pengembangan pasar karbon domestik.

Read also:  BRIN-Rosatom Rusia Bahas Pengembangan Eneri Nuklir Berskala Besar

Friderica juga menyambut positif terbitnya regulasi Kementerian Kehutanan tersebut, seraya menegaskan bahwa OJK terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Iklim. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghidupkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) sebagai pusat sinergi multipihak untuk...

Diminati Investor Korea, KLH Buka Peluang Pemanfaatan Metana di TPA Sampah

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membuka peluang pengembangan proyek penurunan emisi metana dari tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sebagai bagian...

KLH Siapkan UU Keadilan Iklim, Pastikan Manfaat Perdagangan Karbon untuk Masyarakat Adat dan Desa

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyiapkan Undang-Undang Keadilan Iklim untuk memastikan manfaat perdagangan karbon tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi...

PLN EPI Jajaki Kolaborasi dengan KLH, Manfaatkan Limbah untuk Energi

Ecobiz.asia – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjajaki kerja sama strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk mempercepat pemanfaatan...

Pertamina Drilling-Halliburton Perkuat Kerja Sama, Bidik Proyek Migas hingga Geothermal Global

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) dan PT Halliburton Indonesia melakukan kerja sama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)...

TOP STORIES

Gakkum ESDM Bongkar Dugaan Tambang Ilegal di Gunung Botak, Tenaga Kerja Asing Terlibat

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum ESDM) membongkar dugaan praktik pertambangan emas ilegal...

Environmental Ethics, Tantangan dan Harapan

Oleh : Saiful Latief, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda, Direktorat IGRK MPV, Deputi Bidang PPI TKNEK, Kementerian Lingkungan Hidup) Ecobiz.asia - Dalam pernyataan perdananya pada...

Link Download PP 24 Tahun 2026, Ekspor Komoditas SDA Satu Pintu

Ecobiz.asia - Berikut ini link download Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. PP ini mengatur ekspor...

Danantara Jamin Kontrak Ekspor SDA Tetap Berjalan, Asal Tak Ada Under Invoicing

Ecobiz.asia – Danantara Indonesia menegaskan pelaksanaan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis akan tetap menjaga kepastian berusaha...

PLN EPI Gandeng ITERA dan PLN Puslitbang Kembangkan Kaliandra dan Sorgum untuk Biomassa dan Hidrogen Hijau

Ecobiz.asia - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggandeng PT PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Puslitbang) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) untuk...