OJK Revisi Aturan Perdagangan Karbon, Target Rampung Juni 2026

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan revisi regulasi perdagangan karbon sekaligus mengembangkan sistem registri pendukung guna memperkuat kerangka pasar karbon nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya saat ini merevisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, dengan target penyelesaian pada Juni 2026.

“OJK juga merupakan anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon. Kami saat ini tengah mengembangkan sistem yang akan mendukung registri unit karbon bersama Bursa Efek Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Read also:  Diminati Investor Korea, KLH Buka Peluang Pemanfaatan Metana di TPA Sampah

Menurut Friderica, penyesuaian regulasi dan pengembangan sistem tersebut merupakan bagian dari dukungan OJK terhadap Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

Langkah ini juga sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang memperbarui kerangka implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Read also:  Kemenhut Rancang JREDD+ Jadi Jembatan Pasar Karbon Sukarela dan Wajib

“Kami akan menyesuaikan POJK 14, dan insyaallah semuanya selesai pada Juni tahun ini. Ini bagian dari dukungan terhadap program Presiden,” katanya.

Revisi aturan dan pengembangan sistem registri tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi, tata kelola, serta integrasi ekosistem pasar karbon Indonesia, sekaligus memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional terkait penetapan harga karbon dan pengendalian emisi.

POJK 14/2023 sendiri merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menjadi dasar hukum perdagangan karbon melalui bursa sebagai bagian dari upaya pengendalian emisi gas rumah kaca dan pengembangan pasar karbon domestik.

Read also:  BDx Kantongi Pasokan Listrik PLN 1,2 GW untuk Infrastruktur AI dan Data Center

Friderica juga menyambut positif terbitnya regulasi Kementerian Kehutanan tersebut, seraya menegaskan bahwa OJK terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Iklim. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kemenhut Tegaskan Hanya PBPH yang Berhak Ajukan Perdagangan Karbon di Konsesi Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), bukan pengembang proyek (project developer), merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan...

Empat Tantangan Proyek Karbon Kehutanan, Fairatmos Siap Dampingi PBPH

Ecobiz.asia – Pengembangan proyek karbon di sektor kehutanan menghadapi sedikitnya empat tantangan utama, mulai dari persoalan status lahan, keterbatasan data karbon, tingginya biaya pengembangan...

APHI Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Perusahaan Kehutanan Masuk ke Pasar Karbon

Ecobiz.asia – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menjalankan program peningkatan kapasitas bagi perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk mempercepat pengembangan proyek dan...

Agrotech Bioenergy dan Monsoon Carbon Jajaki Pengembangan Kredit Karbon Biogas di Malaysia dan Indonesia

Ecobiz.asia – Perusahaan energi terbarukan asal Malaysia, Agrotech Bioenergy Sdn Bhd, menggandeng pengembang proyek karbon Monsoon Carbon untuk menjajaki pengembangan proyek kredit karbon berbasis...

ANTAM Kembali Masuk Tiga Indeks ESG KEHATI Periode Juni–November 2026

Ecobiz.asia – PT ANTAM Tbk kembali terpilih sebagai konstituen tiga indeks Environmental, Social, and Governance (ESG) KEHATI untuk periode Juni–November 2026, yakni Indeks SRI-KEHATI,...

TOP STORIES

Forum Ekonomi Restoratif Kunstkring Dialogue Dimulai, Bahas Energi Bersih hingga Kepemimpinan Perempuan

Ecobiz.asia – Upaya membangun ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memulihkan lingkungan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama Kunstkring Dialogue, forum...

Kemenhut Siapkan Reformasi Kebijakan untuk Dongkrak Kontribusi Kehutanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menyiapkan serangkaian reformasi kebijakan untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari revisi Undang-Undang Kehutanan,...

Lindungi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan, Wamen LH Galang Dukungan dari Negara-Negara Kepulauan Pasifik

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menggalang dukungan negara-negara kepulauan untuk memperkuat perlindungan masyarakat pesisir dan...

Kemenhut Tegaskan Hanya PBPH yang Berhak Ajukan Perdagangan Karbon di Konsesi Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), bukan pengembang proyek (project developer), merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan...

Empat Tantangan Proyek Karbon Kehutanan, Fairatmos Siap Dampingi PBPH

Ecobiz.asia – Pengembangan proyek karbon di sektor kehutanan menghadapi sedikitnya empat tantangan utama, mulai dari persoalan status lahan, keterbatasan data karbon, tingginya biaya pengembangan...