Hutan Cadangan Pangan dan Energi, Menhut Jelaskan Jelaskan Soal Tumpang Sari dan Agroforestri

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memimpin kegiatan penanaman pohon serentak yang dilakukan di 37 provinsi seluruh Indonesia dari Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/01/2025). 

Penanaman ini adalah dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan tercantum dalam Asta Cita ke-2.

Pada kesempatan itu Menhut menjelaskan dukungan sektor kehutanan terhadap Asta Cita Pak Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan.

Baca juga: Menhut Raja Juli Lantik Pejabat Eselon I Kementerian Kehutanan, Ini Daftarnya

Menurut Menhut, dukungan sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan tidak berarti akan serta-merta dilakukan dengan membuka hutan.

“Ada opsi-opsi lain yang kita bisa meminimalisir bahkan tanpa deforestasi dengan sebuah nomenklatur yang sudah ada sebenarnya, yaitu hutan cadangan pangan dan energi, artinya kita dapat memaksimalkan fungsi hutan yang sudah ada bahkan merehabilitasi hutan yang rusak dengan menanam pohon-pohon, sekaligus kita bisa melaksanakan tumpang sari atau agroforestry, dimana kita bisa menanam tanaman pangan disela tanaman hutan,” ujar Menhut.

Read also:  Dari Etanol hingga Biodiesel, Pemerintah Siapkan Investasi Hilirisasi Rp239 Triliun untuk Kemandirian Energi

Menhut Raja Antoni juga kembali menyampaikan bahwa yang menjadi tujuan kita bersama adalah pembangunan tak boleh henti, tetapi keberlanjutan yang ditopang oleh alam yang lestari oleh hutan yang baik harus tetap dilanjutkan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti, hutan tetap lestari, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti. Ini adalah 3 pilar yang tidak boleh kita potong-potong, tidak boleh hutannya rusak demi ketahanan pangan misalkan, atau mendirikan sekolah kemudian merusak hutan, atau sebaliknya menjaga hutan tapi tidak memiliki implikasi pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Read also:  Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Penanaman serentak kali ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara masif pada hutan dan lahan yang terdegradasi dan juga menjaga ketahanan air.

Baca juga: PNBP Kementerian Kehutanan Lebihi Target Tahun 2024, Nilainya Fantastis

“Bayangkan bagaimana cita-cita besar untuk swasembada pangan dan energi dapat tercapai kalau sumber air kita terganggu, sumber air kita menjadi tercemar tidak lagi berfungsi dengan baik. Salah satu caranya adalah memastikan lahan-lahan kritis kita yang sudah disampaikan oleh Pak Hashim di COP 29 kemarin, bahwa sebanyak 12,7 juta yang di kawasan hutan, sebesar 6,5 juta ini dapat kita tanam kembali, sekali lagi menanamnya juga sekaligus dengan cara agroforestry,” jelasnya.

Read also:  Beyond Compliance, 282 Perusahaan Raih Peringkat Emas dan Hijau PROPER 2025

Untuk diketahui, penanaman pohon berpusat di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini dilakukan secara serentak di 37 provinsi, di 100 titik penanaman, dengan jumlah total bibit kurang lebih 1 juta batang pohon. Sejumlah jenis tanaman yang ditanam mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, seperti sukun, aren, nyamplung, dan buah-buahan multipurpose tree species (MPTS) lainnya. 

Menhut memimpin langsung penanaman serentak yang diikuti oleh Forkompimda setempat dan sejumlah perwakilan di berbagai wilayah melalui virtual. Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar juga turut melakukan penanaman dari Majalengka Jawa Barat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Pemilahan Sampah Jadi Penentu Keberhasilan Teknologi PSEL (Waste to Energy)

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor kunci keberhasilan teknologi...

Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan akses kelola hutan kepada 328 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Utara melalui skema perhutanan sosial guna...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...