IEEFA: Konversi PLTD ke PLTS Bisa Hemat Hingga US$4 Miliar per Tahun

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berpotensi menghemat biaya listrik nasional hingga US$4 miliar per tahun.

Dalam kajian terbarunya, IEEFA menyebut rencana pengembangan PLTS 100 gigawatt (GW) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto—dengan tahap awal konversi PLTD sebesar 13 GW—dapat menekan beban fiskal sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Ketergantungan pada PLTD selama ini dinilai membebani keuangan negara akibat tingginya biaya impor bahan bakar dan volatilitas harga minyak global. Biaya pembangkitan listrik dari PLTD tercatat melonjak dari Rp4.746/kWh pada 2020 menjadi Rp8.748/kWh pada 2023.

Read also:  Pantauan Kemenhut: Kalsel Nihil Hotspot, Pengendalian Karhutla di Kalbar-Kalteng Diperkuat

Sebaliknya, kombinasi PLTS dan battery energy storage system (BESS) mampu menghasilkan listrik dengan biaya jauh lebih rendah, yakni sekitar US$0,08–0,20 per kWh, dibandingkan PLTD yang berada di kisaran US$0,29–0,65 per kWh.

Research & Engagement Lead IEEFA, Mutya Yustika, mengatakan pemanfaatan energi surya dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar sekaligus menyederhanakan tantangan logistik di wilayah terpencil.

Read also:  Pertamina Hulu Indonesia Perkuat Konservasi Orang Utan untuk Dukung Keberlanjutan Operasi Migas

“Indonesia dapat memanfaatkan sinar matahari yang melimpah, menyimpannya secara lokal, dan mendistribusikannya secara andal,” ujarnya, Rabu (2/4/2026).

IEEFA memperkirakan penghematan hingga US$2 miliar berasal dari penurunan impor solar, sementara efisiensi subsidi listrik mencapai US$1,5–2 miliar per tahun atau sekitar 15–18% dari total subsidi dan kompensasi listrik nasional.

Namun demikian, implementasi program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama ketidakpastian regulasi dan skema tarif listrik untuk proyek PLTS dan BESS. Tanpa mekanisme tarif yang transparan dan bankable, proses perjanjian jual beli listrik (PPA) berpotensi terhambat dan mengurangi minat investor.

Read also:  Kontroversi PLTP Panas Bumi Gunung Ungaran, ESDM: Pengembangan Bertahap Berbasis Kajian

Selain itu, kebutuhan investasi awal diperkirakan mencapai US$15–19,5 miliar, ditambah tekanan biaya pembiayaan akibat kenaikan suku bunga global serta kendala pengadaan lahan di berbagai daerah.

IEEFA menekankan, jika hambatan tersebut dapat diatasi, konversi PLTD ke PLTS tidak hanya menurunkan biaya listrik, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi bersih di Indonesia ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun 400 titik menjadi 1.037 titik hingga Selasa (15/9/2026) malam....

B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Ecobiz.asia — Implementasi biodiesel 50% atau B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 SPBU di seluruh Indonesia atau sekitar 94%. Pemerintah kini mengejar penyelesaian transisi...

WWF Indonesia dan DIPI Dorong Transformasi Ritel untuk Perkuat Pangan Sehat dan Berkelanjutan

Ecobiz.asia — Transformasi sistem pangan di Indonesia perlu didorong dari hulu hingga hilir dengan melibatkan peritel sebagai penghubung utama antara produsen dan konsumen. Penguatan...

KKP Tetapkan 683.826,89 Ha Perairan di Maluku Tengah Jadi Kawasan Konservasi, Habitat Penting Hiu Martil

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua (TNS), Maluku Tengah, Maluku, seluas 683.826,89 hektare sebagai Kawasan Konservasi...

Kemenhut Blak-blakan Penegakan Hukum Karhutla, 31 Kasus Libatkan Perorangan hingga Korporasi

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap penanganan 31 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 10 provinsi dengan total areal terdampak mencapai 3.625 hektare....

TOP STORIES

Verra Launches Scope 3 Standard Program to Certify Value Chain Climate Action

Ecobiz.asia – Verra has launched its Scope 3 Standard (S3S) Program, a framework designed to quantify, verify and certify the climate outcomes of projects...

Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun 400 titik menjadi 1.037 titik hingga Selasa (15/9/2026) malam....

B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Ecobiz.asia — Implementasi biodiesel 50% atau B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 SPBU di seluruh Indonesia atau sekitar 94%. Pemerintah kini mengejar penyelesaian transisi...

Trans Mall Group Resmikan PLTS Atap Terluas di Indonesia, Kolaborasi dengan Xurya

Ecobiz.asia — Trans Mall Group meresmikan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di 16 lokasi yang tersebar di 14 kota dan 11 provinsi...

WWF Indonesia dan DIPI Dorong Transformasi Ritel untuk Perkuat Pangan Sehat dan Berkelanjutan

Ecobiz.asia — Transformasi sistem pangan di Indonesia perlu didorong dari hulu hingga hilir dengan melibatkan peritel sebagai penghubung utama antara produsen dan konsumen. Penguatan...