IEEFA: Konversi PLTD ke PLTS Bisa Hemat Hingga US$4 Miliar per Tahun

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berpotensi menghemat biaya listrik nasional hingga US$4 miliar per tahun.

Dalam kajian terbarunya, IEEFA menyebut rencana pengembangan PLTS 100 gigawatt (GW) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto—dengan tahap awal konversi PLTD sebesar 13 GW—dapat menekan beban fiskal sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Ketergantungan pada PLTD selama ini dinilai membebani keuangan negara akibat tingginya biaya impor bahan bakar dan volatilitas harga minyak global. Biaya pembangkitan listrik dari PLTD tercatat melonjak dari Rp4.746/kWh pada 2020 menjadi Rp8.748/kWh pada 2023.

Read also:  Kemenhut Monitor Populasi Gajah Sumatra Pakai Drone Thermal, Regenerasi Terpantau

Sebaliknya, kombinasi PLTS dan battery energy storage system (BESS) mampu menghasilkan listrik dengan biaya jauh lebih rendah, yakni sekitar US$0,08–0,20 per kWh, dibandingkan PLTD yang berada di kisaran US$0,29–0,65 per kWh.

Research & Engagement Lead IEEFA, Mutya Yustika, mengatakan pemanfaatan energi surya dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar sekaligus menyederhanakan tantangan logistik di wilayah terpencil.

Read also:  KLH Dorong Sektor Persampahan Jadi Sumber Ekonomi Karbon Daerah

“Indonesia dapat memanfaatkan sinar matahari yang melimpah, menyimpannya secara lokal, dan mendistribusikannya secara andal,” ujarnya, Rabu (2/4/2026).

IEEFA memperkirakan penghematan hingga US$2 miliar berasal dari penurunan impor solar, sementara efisiensi subsidi listrik mencapai US$1,5–2 miliar per tahun atau sekitar 15–18% dari total subsidi dan kompensasi listrik nasional.

Namun demikian, implementasi program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama ketidakpastian regulasi dan skema tarif listrik untuk proyek PLTS dan BESS. Tanpa mekanisme tarif yang transparan dan bankable, proses perjanjian jual beli listrik (PPA) berpotensi terhambat dan mengurangi minat investor.

Read also:  KLH Dukung Inisiatif Jakarta Wajibkan Warga Pilah Sampah, Menteri Jumhur: Harus Jadi Gerakan

Selain itu, kebutuhan investasi awal diperkirakan mencapai US$15–19,5 miliar, ditambah tekanan biaya pembiayaan akibat kenaikan suku bunga global serta kendala pengadaan lahan di berbagai daerah.

IEEFA menekankan, jika hambatan tersebut dapat diatasi, konversi PLTD ke PLTS tidak hanya menurunkan biaya listrik, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi bersih di Indonesia ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...

Peminat Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Danantara Membludak, Didominasi Perusahaan China

Ecobiz.asia – Minat investor terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dikembangkan Danantara Investment Management (DIM) melonjak tajam pada gelombang kedua seleksi mitra...

Indonesia Perkuat Diplomasi Energi Bersih, Gandeng Afrika dan Asia Dorong Transisi Energi Global

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat diplomasi energi bersih dengan menggandeng Madagascar, Nepal, Kenya, dan Jerman dalam forum South-South and Triangular Cooperation on Renewable Energy (SSTC...

Survei: Publik Asia Tenggara Desak Bank Hentikan Pendanaan PLTU Batu Bara Industri

Ecobiz.asia – Mayoritas masyarakat di Asia Tenggara mendesak sektor perbankan menghentikan pembiayaan proyek batu bara baru, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang...

Kemenhut Luncurkan Film Dokumenter “Merawat Esok”, Rekam Aksi Pengurangan Emisi Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan film dokumenter berjudul "Merawat Esok" yang merekam berbagai aksi pengurangan emisi karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui...

TOP STORIES

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...

Penguasaan Kehutanan yang Kedodoran

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah Bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penulis Buku Seputar Hutan dan Kehutanan, dan Membangun Hutan Menjaga Lingkungan) Ecobiz.asia...

Chinese Firms Dominate Interest in Danantara Waste-to-Energy Power Projects

Ecobiz.asia — Investor interest in Indonesia’s waste-to-energy power plant projects being developed by Danantara Investment Management (DIM) has surged in the second round of...

Indonesia’s SBK Carbon Project Advances Toward Credit Issuance With Potential for 4 Million VCUs

Ecobiz.asia — The South Barito Kapuas (SBK) Forest Carbon Project in Central Kalimantan, Indonesia, has completed validation and verification under the Verified Carbon Standard...

Blackout Sumatra, PLN Sampaikan Progres Pemulihan Kelistrikan Pascagangguan Akibat Cuaca Buruk

Ecobiz.asia – PT PLN (Persero) menyampaikan progres pemulihan sistem kelistrikan di Sumatra pascagangguan pada jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kilovolt...