Dorong Industri Hidrogen Hijau, Green Hydrogen Organisation (GH2) Luncurkan Empat Laporan Strategis

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Green Hydrogen Organisation (GH2) bersama sejumlah firma hukum terkemuka meluncurkan empat laporan strategis yang mengulas aspek pembiayaan dan kerangka legislatif guna mendukung proyek energi terbarukan dan hidrogen hijau berskala besar di Indonesia.

Peluncuran ini melibatkan kolaborasi antara GH2 dan firma hukum A&O Shearman (Ginting & Reksodiputro), Baker McKenzie (HHP Law Firm), Herbert Smith Freehills (Hiswara Bunjamin & Tandjung), serta Witara Cakra Advocates (White & Case LLP).

Menurut Rifan Bachtiar, Country Manager GH2 Indonesia, laporan bertajuk “Indonesia Good Green Hydrogen Contracting and Legislation” bertujuan memberikan panduan untuk menyederhanakan praktik kontrak, meningkatkan efektivitas, serta mengurangi biaya pengembangan proyek. 

Read also:  Pembalakan Liar di Cagar Alam Napabalano, Gakkum Kehutanan Tetapkan Satu Tersangka

Baca juga: PLN Nusantara Power Uji Coba Hidrogen Fuel  Generator di Gili Ketapang

“Inisiatif ini diharapkan dapat membantu pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat dalam memperoleh kesepakatan yang menguntungkan serta memaksimalkan potensi proyek hidrogen hijau di Indonesia,” ujar Rifan dalam diskusi pada peluncuran laporan tersebut, di Jakarta, Rabu (26/3/2025)

Peluncuran laporan ini turut dihadiri oleh CEO GH2 Jonas Moberg, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna, serta Direktur Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas Nizhar Marizi. 

Read also:  Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Dalam diskusi, Ferhat Afkar, Senior Associate di A&O Shearman, menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan dan penyusunan strategi perjanjian off-take, serta peran BUMN dalam pengembangan proyek.

Sementara Matthew Goerke, Partner di Herbert Smith Freehills, mengusulkan kerangka perizinan yang lebih terstruktur, dengan definisi jelas terkait hidrogen hijau, akses publik, serta pembentukan badan regulator independen.

Baca juga: PGE dan Sinopec Star Jalin Kemitraan Pengembangan Energi Panas Bumi, Lirik Pengembangan Hidrogen Hijau

Sedangkan, Nadia Soraya, Partner di HHP Law Firm, menekankan pentingnya kriteria sertifikasi yang transparan dan adaptif serta dukungan pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor.

Read also:  LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Sementara Cindy Riswantyo, Partner di Witara Cakra Advocates, membahas model harga hidrogen hijau, termasuk skema harga hibrida, harga dinamis, dan pendekatan harga dasar.

Diskusi menegaskan semakin kuatnya momentum pengembangan hidrogen hijau di Indonesia serta perlunya kebijakan yang jelas dan mekanisme pembiayaan yang solid. Laporan ini diharapkan menjadi referensi utama bagi para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan regulasi di sektor hidrogen hijau. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...