Gold Standard Usulkan Joint Labeling Sertifikat Karbon Indonesia, Wamen LH: Sudah Tektokan 10 Kali

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Proses Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Indonesia dan lembaga penyusun standar karbon internasional kian mendekati babak penting. 

Salah satu perkembangan utama datang dari lembaga Gold Standard yang mengusulkan skema joint labeling atas sertifikat kredit karbon yang dikeluarkan oleh Indonesia.

Usulan tersebut mengemuka dalam pertemuan intensif antara pihak Gold Standard dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 

Baca juga: Menteri LH Ungkap Progres Revisi Perpres Perdagangan Karbon, Akomodasi Sertifikasi Voluntary

“Kalau saya hitung, kita sudah 10 kali tektokan dengan Gold Standard,” ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono saat talkshow pada acara CarboNEX2025 yang diselenggarakan IDXCarbon dan TruCarbon, di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Skema joint labeling ini memungkinkan sertifikat yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) Indonesia tetap diakui secara internasional dengan label tambahan dari Gold Standard, menciptakan jembatan antara regulasi nasional dan standar global.

Read also:  Calon Pembeli Internasional Menunggu, Riau Minta Percepatan Registrasi Program Karbon ART-TREES

Meski demikian, Diaz mengatakan, bagaimana skema joint labeling itu nantinya akan diimplementasikan masih dalam pembahasan. Skema tersebut dapat berupa pengakuan tambahan atas sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca (SPE GRK) yang telah diterbitkan SRN PPI Indonesia.

“Detail teknisnya sedang kita bahas, termasuk bagaimana mekanisme pencetakan sertifikatnya,” kata Wamen LH.

Baca juga: MRA dengan Verra Dapat Sambutan Positif, CEO TruCarbon: Tingkatkan Daya Tarik Kredit Karbon Indonesia

MRA dengan pengembang standar internasional menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk memperluas pasar karbon, tidak hanya dari sisi suplai tetapi juga dari sisi permintaan (demand). 

Read also:  Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Dalam beberapa bulan terakhir, KLH telah menjalin komunikasi dengan berbagai standar internasional, termasuk ART (jurisdiction-based), Puro Earth, Verra, Gold Standard, dan PLan Vivo dalam rangka menyelaraskan metodologi dan mekanisme pengakuan sertifikasi karbon.

Menurut Wamen Diaz Hendropriyono, Gold Standard menjadi mitra paling aktif sejauh ini, dengan intensitas diskusi yang tinggi dan rancangan awal MRA yang sudah mulai dimatangkan. “Draf dengan Gold Standard sudah ada, dan insya Allah bisa ditandatangani pada Mei atau Juni tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, pembicaraan dengan Verra masih berada pada tahap awal, dengan draf pertama baru diterima oleh pemerintah Indonesia pada 12 April 2025. “Kami masih mendalami isinya dan mengkaji kesesuaiannya dengan regulasi nasional,” tambahnya.

Read also:  COP31: Indonesia-Jepang Jajaki Pasokan Kredit Karbon Kehutanan untuk GX-ETS

Baca juga: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, Cara Indonesia Cegah Double Counting dan Double Claim

Pada kesempatan tersebut Wamen Diaz juga mengungkapkan pihaknya mengidentifikasi proyek-proyek karbon Indonesia yang sudah teregistrasi di Verra maupun Gold Standard dan sudah mendekati tahap penerbitkan sertifikat kredit karbon. 

Tercatat ada 26 proyek yang siap diakui oleh Gold Standard dan 43 proyek yang telah terdaftar di bawah Verra.

“Kita tidak ingin nanti MRA sudah ditandatangani, tapi tidak ada proyek yang siap. Itu akan jadi antiklimaks. Makanya kita percepat parallel,” katanya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), kemitraan internasional yang mendorong peran hutan dalam aksi iklim global. Keikutsertaan tersebut...

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...