Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan membangun sistem informasi pemantauan mitigasi banjir yang dapat berfungsi sebagai peringatan dini (early warning system) dan diakses publik, seperti halnya Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi).
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan sistem tersebut akan memadukan pemantauan citra satelit, kondisi tutupan lahan, potensi longsor, sedimentasi di hulu sungai, debit air, tingkat erosi, serta data curah hujan harian dari BMKG.
“Ke depan kita akan membangun aplikasi untuk pemantauan mitigasi banjir yang menjadi early warning dan bisa diakses publik. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat,” kata Rohmat dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia menjelaskan sistem informasi tersebut akan dikembangkan melalui kolaborasi Kementerian Kehutanan, BMKG, dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Melalui integrasi data tersebut, potensi banjir pada tingkat daerah aliran sungai (DAS) dapat dipetakan lebih akurat.
“Dengan kolaborasi itu, insyaallah kita bisa memprediksi mana DAS yang berpotensi terjadi banjir besar, sedang, atau kecil. Harapannya aplikasi ini bisa diakses masyarakat dan menjadi dasar pemberian early warning kepada pemda, camat, dan kepala desa,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wamen Rohmat mengatakan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pekan ini berada di enam DAS di Aceh, yaitu Krueng Geukuh, Krueng Pasee, dan Krueng Keureto yang didominasi area penggunaan lain (APL).
Kondisi serupa juga ditemukan di Sumatera Utara pada DAS Kolang, Sibuluan, Aek Pandan, Badiri, dan Garoga, serta di Sumatera Barat di DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, dan Ulakan Tapis.
“Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah. Kami juga akan mengevaluasi pengelolaan hutan meskipun sebagian besar kejadian berada di APL yang menjadi kewenangan pemda,” katanya.
Ia menambahkan kementerian tetap mendorong pengelolaan hutan yang mampu meminimalkan risiko banjir dan longsor, terutama di daerah rentan.
Rohmat memastikan Kemenhut memperkuat pengelolaan DAS secara menyeluruh sebagai respons atas meningkatnya kejadian banjir. Langkah itu mencakup identifikasi titik rawan di hulu sungai, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta revegetasi di sempadan sungai dan lereng curam.
Selain itu, pengawasan perubahan tata guna lahan akan diperketat untuk memastikan pemanfaatan ruang tetap sesuai fungsi ekologisnya. ***
