Menteri LH Ungkap Progres Revisi Perpres Perdagangan Karbon, Akomodasi Sertifikasi Voluntary

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 98 Tahun 2021 yang mengatur tentang perdagangan karbon.

“Sedang rapat-rapat (pembahasan) ya…Sedang (menyiapkan) DIM, Daftar Inventarisasi Masalah,” kata Menteri Hanif yang ditemui usai membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kebakaran Lahan pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Pemerintah Daerah di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
 
Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional diterbitkan pada 29 Oktober 2021. 

Read also:  Paviliun Indonesia di COP31 Gelar 67 Sesi, Bahas Transisi Energi hingga Pasar Karbon

Baca juga: Hutan Rakyat Simpan Karbon Tinggi, Potensial Jadi Solusi Mitigasi Perubahan Iklim

Berdasarkan Perpres 98/2021, perdagangan karbon dalam dan luar negeri harus melalui mekanisme pencatatan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan mengutamakan penggunaan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) yang dihasilkan melalui mekanisme sertifikasi pengurangan emisi nasional.

Menurut Hanif, revisi Perpres 98/2021 nantinya akan memasukkan mekanisme perdagangan karbon yang dikembangkan oleh pengembang sertifikasi karbon sukarela (voluntary).

“Nanti voluntary carbon trading yang tidak ada di Perpres 98 akan masuk dalam bagian tersendiri, supaya bisa jalan perdagangan karbon,” katanya.

Read also:  Gold Standard Terbitkan Metodologi Kredit Karbon Biochar, Buka Akses bagi Proyek Skala Kecil hingga Industri

Baca juga: MRA dengan Verra Dapat Sambutan Positif, CEO TruCarbon: Tingkatkan Daya Tarik Kredit Karbon Indonesia

KLH diketahui telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pengembang sertifikasi karbon voluntary internasional seperti Verra, Plan Vivo, dan Gold Standard.

Pengakuan sertifikasi voluntary diharapkan akan meningkatkan penerbitan kredit karbon dari sektor kehutanan yang memang lebih diminati pasar internasional. Saat ini, ketersediaan kredit karbon Indonesia didominasi oleh aktivitas pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan teknologi.

Kementerian Kehutanan telah mengungkapkan potensi kredit karbon sektor kehutanan mencapai 26,5 juta ton CO2 pada tahun 2025 dengan nilai transaksi dapat mencapai Rp1,6 triliun hingga Rp3,2 triliun.

Read also:  Kawal Target COP17 CBD, Indonesia Dorong Reformasi Insentif dan Pendanaan Keanekaragaman Hayati

Baca juga: Perdagangan Karbon Kehutanan, MRA dengan Verra, Gold Standard Rampung Mei 2025

Pada kesempatan Rakortek tersebut, Menteri Hanif meminta agar pengusaha perkebunan sawit untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran lahan untuk menekan emisi karbon. 

Menurut dia, keberhasilan mencegah kebakaran hutan dan lahan beberapa tahun terakhir membuat emisi karbon Indonesia selalu di bawah business as usual. Hal ini membuat beberapa Negara di Eropa memberikan kontribusi dalam bentuk pendanaan (Result Based Contribution/RBC) kepada Indonesia.

“Ini sejalan dengan upaya kita dalam konteks nilai ekonomi karbon,” katanya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...