Dorong Industri Hidrogen Hijau, Green Hydrogen Organisation (GH2) Luncurkan Empat Laporan Strategis

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Green Hydrogen Organisation (GH2) bersama sejumlah firma hukum terkemuka meluncurkan empat laporan strategis yang mengulas aspek pembiayaan dan kerangka legislatif guna mendukung proyek energi terbarukan dan hidrogen hijau berskala besar di Indonesia.

Peluncuran ini melibatkan kolaborasi antara GH2 dan firma hukum A&O Shearman (Ginting & Reksodiputro), Baker McKenzie (HHP Law Firm), Herbert Smith Freehills (Hiswara Bunjamin & Tandjung), serta Witara Cakra Advocates (White & Case LLP).

Menurut Rifan Bachtiar, Country Manager GH2 Indonesia, laporan bertajuk “Indonesia Good Green Hydrogen Contracting and Legislation” bertujuan memberikan panduan untuk menyederhanakan praktik kontrak, meningkatkan efektivitas, serta mengurangi biaya pengembangan proyek. 

Read also:  Biaya dan Perizinan Jadi Tantangan Pengadaan Listrik Hijau bagi Industri Indonesia

Baca juga: PLN Nusantara Power Uji Coba Hidrogen Fuel  Generator di Gili Ketapang

“Inisiatif ini diharapkan dapat membantu pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat dalam memperoleh kesepakatan yang menguntungkan serta memaksimalkan potensi proyek hidrogen hijau di Indonesia,” ujar Rifan dalam diskusi pada peluncuran laporan tersebut, di Jakarta, Rabu (26/3/2025)

Peluncuran laporan ini turut dihadiri oleh CEO GH2 Jonas Moberg, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna, serta Direktur Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas Nizhar Marizi. 

Read also:  Transisi Energi Global Jadi Magnet Investasi, Indonesia Bidik 28 Komoditas untuk Hilirisasi Hijau

Dalam diskusi, Ferhat Afkar, Senior Associate di A&O Shearman, menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan dan penyusunan strategi perjanjian off-take, serta peran BUMN dalam pengembangan proyek.

Sementara Matthew Goerke, Partner di Herbert Smith Freehills, mengusulkan kerangka perizinan yang lebih terstruktur, dengan definisi jelas terkait hidrogen hijau, akses publik, serta pembentukan badan regulator independen.

Baca juga: PGE dan Sinopec Star Jalin Kemitraan Pengembangan Energi Panas Bumi, Lirik Pengembangan Hidrogen Hijau

Sedangkan, Nadia Soraya, Partner di HHP Law Firm, menekankan pentingnya kriteria sertifikasi yang transparan dan adaptif serta dukungan pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor.

Read also:  Hilirisasi dan Transisi Energi Kini Dikoordinasikan Satu Pintu, Bahlil Jadi Menko

Sementara Cindy Riswantyo, Partner di Witara Cakra Advocates, membahas model harga hidrogen hijau, termasuk skema harga hibrida, harga dinamis, dan pendekatan harga dasar.

Diskusi menegaskan semakin kuatnya momentum pengembangan hidrogen hijau di Indonesia serta perlunya kebijakan yang jelas dan mekanisme pembiayaan yang solid. Laporan ini diharapkan menjadi referensi utama bagi para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan regulasi di sektor hidrogen hijau. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

Transmisi Jadi Tantangan, PLN Sebut Butuh Investasi Rp3.400 Triliun Untuk Transisi Energi

Ecobiz.asia — Pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu tantangan utama transisi energi Indonesia karena sumber energi dan pusat permintaan listrik tersebar di wilayah berbeda....

TOP STORIES

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

PEP Tanjung Salurkan 1,16 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Tabalong

Ecobiz.asia – PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field menyalurkan 1,156 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...