Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa capaian pengelolaan sampah nasional yang saat ini masih belum optimal dan masih harus terus ditingkatkan.
Seiring dengan peningkatan tersebut, jumlah kasus penegakan hukum atas pelanggaran di bidang persampahan juga harus ditekan.
“Semua angka pengelolaan sampah harus naik, TPS3R naik, TPST jumlahnya naik, jumlah RDF naik. Tetapi ada satu angka yang harus turun, yaitu jumlah kasus (pelanggaran di bidang persampahan), supaya bisa menunjukkan pengelolaannya itu sudah baik,” tegas Wamen Diaz, pada hari kedua Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Menurut Wamen Diaz, permasalahan sampah telah menjadi isu krusial yang tidak dapat lagi ditunda penanganannya, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada penanganan di hilir, tetapi juga harus diperkuat dari sisi hulu, selaras dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
“Ada kewenangan dan kewajiban provinsi dan kabupaten/kota, sesuai UU 18/2008. Undang-undang ini sudah menjelaskan secara komprehensif arahan kepada masyarakat, wewenang pemerintah, dan bahkan sudah ada sanksi,” ujar Wamen Diaz.
Meskipun demikian, KLH/BPLH akan terus menjalankan perannya sebagai garda selanjutnya setelah pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Perlu kita tekankan juga bahwa sampah ini masalah pelik. Artinya, sesuai undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, KLH/BPLH dapat bertindak sebagai second line of enforcement, ketika, misalnya, gubernur tidak mengambil langkah terhadap kabupaten/kota,” jelas Wamen Diaz.
Selain itu, Wamen Diaz juga turut menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan sampah hingga berhasil meraih penghargaan dari KLH/BPLH di hari pertama Rakornas pada Rabu, 25 Februari 2026.
“Selamat untuk daerah-daerah yang kemarin mendapatkan Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih, Surabaya, Balikpapan, dan Ciamis. Jadi, semoga tahun depan ada yang bisa mendapatkan Adipura, atau bahkan di tahun berikutnya mendapatkan Adipura Kencana,” ungkap Wamen Diaz.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada 25–26 Februari 2026. Rakornas ini juga dihadiri oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq selaku Menteri LH/Kepala BPLH, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Wihaji selaku Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Ahmad Riza Patria selaku Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, jajaran perwakilan kementerian/lembaga terkait, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Melalui Rakornas ini, KLH/BPLH berharap agar target pengelolaan sampah nasional 63,41% pada tahun 2026 dan 100% pada tahun 2029 bisa tercapai. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan penegakan hukum terkait sampah dapat ditekan, dan masalah sampah di Indonesia dapat diatasi secara lebih sistematis dan berkelanjutan. ***
