Kemenhut dan Satgas PKH Garuda Tertibkan Sawit Ilegal, Pulihkan Mangrove di SM Karang Gading

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda memulai penertiban kawasan hutan di Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut untuk memulihkan ekosistem mangrove yang terdegradasi akibat ekspansi sawit ilegal.

Operasi yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, ini menargetkan pembersihan 102 hektare lahan dari tanaman kelapa sawit ilegal, sebagai bagian dari total pemulihan 389 hektare pada periode 2025–2026.

Read also:  Peminat Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Danantara Membludak, Didominasi Perusahaan China

Kegiatan ditandai dengan penumbangan simbolis pohon sawit dan penanaman kembali bibit mangrove, yang merupakan bagian dari program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) bekerja sama dengan Bank Pembangunan Jerman (KfW).

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menegaskan penertiban ini menjadi langkah tegas negara dalam mengembalikan fungsi kawasan konservasi.

“Penegakan hukum berjalan beriringan dengan pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

Read also:  Kunjungi TPST BLE Banyumas, Presiden Prabowo Soroti Inovasi Sampah Jadi Genteng

Direktur Konservasi Kawasan, Sapto Aji Prabowo, menyebut kawasan tersebut memiliki nilai ekologis tinggi sebagai habitat satwa dilindungi, termasuk tuntong laut dan burung migran, serta berfungsi sebagai penyerap karbon dan pelindung pesisir.

Operasi penertiban melibatkan lintas instansi, mulai dari Ditjen Gakkum Kehutanan, Ditjen KSDAE, BBKSDA Sumatera Utara, hingga aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Sebanyak 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) juga dilibatkan untuk mendukung pengamanan kawasan berbasis masyarakat.

Read also:  Presiden Prabowo Dorong ASEAN Percepat Diversifikasi Energi di Tengah Krisis Global

Komandan Satgas PKH Garuda Mayjen Dody Triwinarto memastikan operasi berjalan kondusif dengan dukungan koordinasi lapangan yang kuat, sekaligus menegaskan peran masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga kawasan hutan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...

Peminat Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Danantara Membludak, Didominasi Perusahaan China

Ecobiz.asia – Minat investor terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dikembangkan Danantara Investment Management (DIM) melonjak tajam pada gelombang kedua seleksi mitra...

Indonesia Perkuat Diplomasi Energi Bersih, Gandeng Afrika dan Asia Dorong Transisi Energi Global

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat diplomasi energi bersih dengan menggandeng Madagascar, Nepal, Kenya, dan Jerman dalam forum South-South and Triangular Cooperation on Renewable Energy (SSTC...

Survei: Publik Asia Tenggara Desak Bank Hentikan Pendanaan PLTU Batu Bara Industri

Ecobiz.asia – Mayoritas masyarakat di Asia Tenggara mendesak sektor perbankan menghentikan pembiayaan proyek batu bara baru, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang...

Kemenhut Luncurkan Film Dokumenter “Merawat Esok”, Rekam Aksi Pengurangan Emisi Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan film dokumenter berjudul "Merawat Esok" yang merekam berbagai aksi pengurangan emisi karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui...

TOP STORIES

Indonesia Prepares Energy Sector Carbon Trading Rules, Targets Up to US$7.7 Billion in Green Financing

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is preparing new regulations for carbon trading in the energy sector as part of...

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...

Penguasaan Kehutanan yang Kedodoran

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah Bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penulis Buku Seputar Hutan dan Kehutanan, dan Membangun Hutan Menjaga Lingkungan) Ecobiz.asia...

Siapkan Generasi Energi Bersih, Pertamina NRE Kenalkan Perdagangan Karbon di PGTC 2026

Ecobiz.asia – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkenalkan konsep perdagangan karbon kepada mahasiswa dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di...

Kementerian ESDM Siapkan Regulasi Perdagangan Karbon Sektor Energi, Incar Pendanaan Potensial US$7,7 Miliar

Ecobiz.asia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi perdagangan karbon sektor energi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) ESDM tentang...