Tujuh Perusahaan Kehutanan Siap Masuki Pasar Karbon, Luas Konsesi 900 Ribu Hektare Volume 10,3 Juta Ton CO2

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Sebanyak tujuh perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berada di tahap akhir penerbitan unit karbon yang akan menjadi tonggak penting dalam perdagangan karbon internasional.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, kesiapan perusahaan kehutanan masuk ke pasar karbon terungkap saat pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

“Kami sudah berbicara dengan APHI, ada tujuh PBPH yang sudah siap dengan sekitar 10,3 juta Ton CO2 untuk 900 ribu hektare,” kata Diaz saat pembukaan CarboNEX2025 yang diselenggarakan IDXCarbon dan TruCarbon, di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Baca juga: Inggris Alokasikan 2,8 Juta Poundsterling Bantu Pengembangan Peta Jalan Perdagangan Karbon Indonesia

Read also:  BPGMN Kembangkan Sagara untuk Deteksi Dini Karhutla, Petugas Terdekat Disiapkan Bergerak

Ketersediaan unit karbon dari sektor kehutanan diharapkan akan semakin menggairahkan perdagangan karbon di Indonesia. Diaz mengatakan, selain dari sektor kehutanan, pemerintah juga terus mendorong penyediaan unit karbon dari Solusi Berbasis Alam (Nature Based Solutions/NBS) lainnya seperti dari sektor Biochar dan POME.

Potensi dari sektor-sektor ini dinilai cukup besar sekitar 2 juta ton CO2 dari biochar dan hingga 23 juta ton CO2 dari sektor POME.

Langkah ini sejalan dengan upaya memperluas basis pasokan karbon Indonesia yang selama ini masih terfokus pada proyek berbasis teknologi.

Baca juga: Menteri LH Ungkap Progres Revisi Perpres Perdagangan Karbon, Akomodasi Sertifikasi Voluntary

Read also:  BIM Dorong Ekstraksi Logam Tanah Jarang dari Limbah Tambang dan Sampah Elektronik

“Kita juga bicara dengan sektor-sektor yang belum kita sentuh, seperti biochar dan POME, karena potensinya sangat besar,” imbuh Diaz.

Untuk menggairahkan perdagangan karbon, Wamen LH juga mengungkapkan pemerintah melakukan pendekatan dari sisi permintaan. Caranya dengan merancang Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan pengembang standard karbon internasional untuk membuka akses pasar yang lebih luas.

Saat ini, Kementerian LH sedang dalam tahap akhir penyusunan MRA dengan dua standar internasional terkemuka Verra dan Gold Standard. 

Menurut Diaz, proses dengan Gold Standard sudah sangat intensif, dengan lebih dari sepuluh kali pertemuan dan revisi dokumen. Sementara dengan Verra, pemerintah baru menerima draf pertama MRA pada 11 April lalu dan tengah mempelajarinya lebih lanjut.

Read also:  WWF-Indonesia Dorong Pembiayaan Berbasis Lanskap untuk Perkebunan Berkelanjutan, Butuh Kolaborasi

Baca juga: Hutan Rakyat Simpan Karbon Tinggi, Potensial Jadi Solusi Mitigasi Perubahan Iklim

Diaz menekankan MRA dengan pengembang standard karbon internasional dilakukan tanpa meninggalkan prinsip kedaulatan karbon nasional.

“Kita fleksibel dalam banyak hal, tapi ada beberapa prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan,” kata Diaz. “Misalnya, semua transaksi harus dilakukan di Indonesia karena menyangkut PNBP, harus terdaftar di SRN, dan ada buffer emisi yang sesuai aturan kita.” ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Kayu Lestari, Gambut, dan Mangrove

Ecobiz.asia — Indonesia dan Republik Kongo menjajaki penguatan kerja sama kehutanan, terutama untuk memperluas pengakuan pasar terhadap produk kayu lestari, memperkuat ketertelusuran rantai pasok,...

Dua Kesepakatan Proyek Karbon Ditandatangani di Carbonnex COP31

Ecobiz.asia – Dua kesepakatan pengembangan proyek berbasis lingkungan dan energi bersih ditandatangani dalam forum Carbonnex di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Türkiye. Kesepakatan tersebut melibatkan...

TOP STORIES

Norway Pledges US$100 Million to Indonesia for Forest Emission Reductions in 2021–2023

Ecobiz.asia – Norway has announced a US$100 million results-based contribution to Indonesia in recognition of the country's efforts to reduce carbon emissions from deforestation...

Indonesia, Norway Sign First Article 6.2 Carbon Deal to Support Energy Transition

Ecobiz.asia – Indonesia and Norway have signed an agreement to channel international carbon finance into Indonesia’s energy transition, with an initial focus on supporting...

PGN dan Unilever Jajaki Pengembangan Ekosistem Biomethane di Indonesia

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Unilever menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan,...

UNEP Praises Indonesia’s Large-Scale Jurisdictional REDD+ Programme as Model for Forest Countries

Ecobiz.asia – The United Nations Environment Programme (UNEP) has praised Indonesia’s jurisdictional REDD+ programme across nine provinces, describing its large-scale approach as an important...

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...