Tinjau PT GAG Nikel, Bahlil Cek Langsung Kondisi Tambang di Raja Ampat yang Jadi Sorotan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan singkat ke tambang nikel milik PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025). 

Bahlil menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi lapangan dan menindaklanjuti keresahan publik terhadap dampak pertambangan terhadap kawasan wisata Raja Ampat.

“Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi. Hasilnya nanti akan dicek dan disampaikan oleh tim saya, yakni Inspektur Tambang,” ujar Bahlil dalam pernyataannya.

Baca juga: Evaluasi Izin Lingkungan 4 Perusahaan Termasuk PT Gag Nikel, KLH/BPLH Temukan Pelanggaran Tambang di Raja Ampat

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengamatan awal, tidak ditemukan indikasi kerusakan lingkungan pada area tambang. 

Read also:  LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

“Sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi secara keseluruhan, tambang ini tidak ada masalah,” ujarnya.

Meski begitu, Ditjen Minerba tetap menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. 

Hasil evaluasi dari tim tersebut akan menjadi dasar rekomendasi bagi Menteri ESDM dalam mengambil keputusan selanjutnya.

“Reklamasi di sini secara umum cukup baik. Namun, laporan resmi tetap akan kami tunggu dari Inspektur Tambang sebagai bahan evaluasi,” jelas Tri.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Aneka Tambang (Antam), I Dewa Wirantaya, menegaskan bahwa anak perusahaan mereka, PT GAG Nikel, menjalankan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice), sesuai prosedur teknis dan regulasi lingkungan yang berlaku.

Read also:  PHE Sebut Kolaborasi dengan Industri Asuransi Penting bagi Keberlanjutan Hulu Migas

Baca juga: Kelola Emisi Metana Tambang Batubara, China Kombinasikan Insentif Finansial dan Pasar Karbon

“Kita semua bisa melihat adanya ketaatan terhadap reklamasi, pengelolaan limpasan tambang, dan lainnya. Sebagai BUMN, kami ingin memberikan nilai tambah bukan hanya secara bisnis, tapi juga untuk masyarakat Pulau Gag,” ujar Dewa.

Hasil evaluasi sementara mencatat terdapat lima perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, yakni PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham. Dari kelima perusahaan tersebut, hanya PT GAG Nikel yang saat ini aktif memproduksi nikel. Perusahaan ini memiliki Kontrak Karya (KK) dengan wilayah izin seluas 13.136 hektare dan terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI).

Read also:  Pulihkan Habitat Gajah di Lanskap Seblat, Kemenhut Gelar Operasi Gabungan Merah Putih

Selain itu, PT GAG Nikel merupakan satu dari 13 perusahaan yang diizinkan tetap melanjutkan kegiatan kontrak karya di kawasan hutan hingga masa izin berakhir, sesuai Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004.

Sebagaimana diketahui, pada 5 Juni 2025 lalu, Kementerian ESDM secara resmi menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel sebagai respons atas laporan masyarakat terkait dampak tambang terhadap lingkungan dan pariwisata di Raja Ampat. Keputusan lanjutan akan ditetapkan setelah evaluasi lapangan selesai dilakukan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...