Survei: Publik Setuju Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinilai Lebih Fokus

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Meski menilai pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) berdampak positif, publik mendukung rencana pemisahan KLHK menjadi kementerian yang terpisah.

Pemisahan KLHK menjadi dua kementerian diharapkan akan memperbaiki kebijakan regulasi serta akan meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Ecobiz.asia dan Petromindo.com seperti dipaparkan oleh peneliti Petromindo.com, Muna Suhailah di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan PP 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada KLHK, Bandrol Penggunaan Kawasan Hutan Naik

Survei melibatkan responden dari segmen ‘well informed’ dari kalangan profesional dan akademisi yang mengikuti “Webinar Masa Depan Kementerian LHK: Nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Zaken Prabowo-Gibran” dengan jumlah responden sebanyak 46 orang.

Read also:  Karhutla Meningkat, Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu di Tiga Provinsi Kalimantan

“Sebanyak 43,5% responden mendukung pemisahan menjadi dua kementerian terpisah, dan hanya 28,3% yang memilih tetap digabung,” ujar Muna.

Sementara 28,3% lainnya menilai akan lebih ideal jika ada pembentukan kementerian baru yang fokus pada isu tertentu.

“Menariknya, mereka yang sangat mendukung pemisahan berasal dari responden dengan latar belakang pekerjaan di pemerintahan/lembaga negara,” ujar Muna.

Baca juga: Menteri Siti Bicara Persiapan Masa Transisi Saat Pelantikan Eselon II, III, IV KLHK, Berikut Daftar Pejabat yang Dilantik

Read also:  Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Lebih lanjut Muna menjelaskan bahwa sebagian besar responden melihat adanya fokus dan alokasi sumber daya yang lebih baik sebagai dampak positif dari pemisahan KLHK.

“Meski demikian, survei juga menemukan adanya kekhawatiran akan adanya potensi kehilangan sinergi dan peningkatan biaya operasional sebagai dampak negatif dari dampak pemisahan kedua kementrian,” kata Muna.

Survey juga mengungkap kandidat yang cocok untuk menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Prabowo Gibran.

Hasilnya, nama Siti Nurbaya bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Djiwandono muncul sebagai kandidat terkuat dengan masing-masing memperoleh 23,9% dari hasil survei.

Read also:  Karhutla di Sejumlah Wilayah, KLH Catat Penurunan Kualitas Udara

Baca juga: Pemerintah Terbitkan PP 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada KLHK, Bandrol Penggunaan Kawasan Hutan Naik

Nama lain yang muncul adalah senior rimbawan yang kembali terpilih sebagai anggota DPR untuk periode 2024-2029 KRT Darori Wonodipuro (19,6%), Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol Nurofiq (13%), dan Raja Juli Antono (2,2%). ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Hotspot Kalbar Turun Tajam hingga 71%, Kemenhut Terus Perkuat Pengendalian Karhutla

Ecobiz.asia – Hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat turun tajam dalam sehari, dari 134 menjadi 39 titik high confidence. Meski demikian,...

Kemenhut Upayakan Pemulangan Lima Bayi Orangutan dari India, Lakukan Cek DNA

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkoordinasi dengan otoritas India untuk memastikan penanganan dan mengupayakan pemulangan lima bayi orangutan yang ditemukan di kawasan hutan Distrik...

Pantauan Kemenhut: Kalsel Nihil Hotspot, Pengendalian Karhutla di Kalbar-Kalteng Diperkuat

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah setelah pemantauan terbaru menunjukkan kedua provinsi...

Pemerintah Siapkan Panduan ESG untuk Perkuat Daya Saing Industri Mineral Kritis

Ecobiz.asia -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia menindaklanjuti hasil...

Karhutla, Kemenhut Kembali Sanksi Administratif Lima Perusahaan PBPH

Ecobiz.asia - – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjatuhkan sanksi administratif kepada lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat setelah ditemukan...

TOP STORIES

INALUM Raih Rating BBB- dari S&P, Perkuat Akses Pendanaan Hilirisasi

Ecobiz.asia — PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM memperoleh peringkat kredit internasional BBB- dengan outlook stabil dari S&P Global Ratings. Peringkat investment grade tersebut...

Karhutla Dekati Sumur ML-12, Pertamina EP Lirik Kerahkan Fire Brigade

Ecobiz.asia — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, mendekati fasilitas operasi Sumur ML-12 milik...

BRI Kucurkan Pembiayaan Sosial dan Lingkungan Rp842,1 Triliun, 58% dari Total Kredit

Ecobiz.asia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat portofolio pembiayaan yang terkait aspek sosial dan lingkungan mencapai Rp842,1 triliun hingga akhir triwulan...

Hotspot Kalbar Turun Tajam hingga 71%, Kemenhut Terus Perkuat Pengendalian Karhutla

Ecobiz.asia – Hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat turun tajam dalam sehari, dari 134 menjadi 39 titik high confidence. Meski demikian,...

Kemenhut Upayakan Pemulangan Lima Bayi Orangutan dari India, Lakukan Cek DNA

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkoordinasi dengan otoritas India untuk memastikan penanganan dan mengupayakan pemulangan lima bayi orangutan yang ditemukan di kawasan hutan Distrik...