Survei: Publik Setuju Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinilai Lebih Fokus

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Meski menilai pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) berdampak positif, publik mendukung rencana pemisahan KLHK menjadi kementerian yang terpisah.

Pemisahan KLHK menjadi dua kementerian diharapkan akan memperbaiki kebijakan regulasi serta akan meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Ecobiz.asia dan Petromindo.com seperti dipaparkan oleh peneliti Petromindo.com, Muna Suhailah di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan PP 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada KLHK, Bandrol Penggunaan Kawasan Hutan Naik

Survei melibatkan responden dari segmen ‘well informed’ dari kalangan profesional dan akademisi yang mengikuti “Webinar Masa Depan Kementerian LHK: Nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Zaken Prabowo-Gibran” dengan jumlah responden sebanyak 46 orang.

Read also:  Pemerintah Tetapkan Delapan Blok Mineral Tanah Jarang Prioritas, Di Sini Lokasinya

“Sebanyak 43,5% responden mendukung pemisahan menjadi dua kementerian terpisah, dan hanya 28,3% yang memilih tetap digabung,” ujar Muna.

Sementara 28,3% lainnya menilai akan lebih ideal jika ada pembentukan kementerian baru yang fokus pada isu tertentu.

“Menariknya, mereka yang sangat mendukung pemisahan berasal dari responden dengan latar belakang pekerjaan di pemerintahan/lembaga negara,” ujar Muna.

Baca juga: Menteri Siti Bicara Persiapan Masa Transisi Saat Pelantikan Eselon II, III, IV KLHK, Berikut Daftar Pejabat yang Dilantik

Read also:  Kelola Sampah Plastik Laut, Pemkab Berau dan WWF Indonesia Operasikan TPS3R RUPIAH di Pulau Derawan

Lebih lanjut Muna menjelaskan bahwa sebagian besar responden melihat adanya fokus dan alokasi sumber daya yang lebih baik sebagai dampak positif dari pemisahan KLHK.

“Meski demikian, survei juga menemukan adanya kekhawatiran akan adanya potensi kehilangan sinergi dan peningkatan biaya operasional sebagai dampak negatif dari dampak pemisahan kedua kementrian,” kata Muna.

Survey juga mengungkap kandidat yang cocok untuk menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Prabowo Gibran.

Hasilnya, nama Siti Nurbaya bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Djiwandono muncul sebagai kandidat terkuat dengan masing-masing memperoleh 23,9% dari hasil survei.

Read also:  Survei Setahun Danantara: Publik Optimistis, Strategi Investasi Dinilai Tertinggal

Baca juga: Pemerintah Terbitkan PP 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada KLHK, Bandrol Penggunaan Kawasan Hutan Naik

Nama lain yang muncul adalah senior rimbawan yang kembali terpilih sebagai anggota DPR untuk periode 2024-2029 KRT Darori Wonodipuro (19,6%), Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol Nurofiq (13%), dan Raja Juli Antono (2,2%). ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

PERHAPI: Polemik Tambang dan Banjir Sumatera Harus Ditangani Berbasis Kajian Ilmiah

Ecobiz.asia -- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan bahwa polemik mengenai dampak aktivitas pertambangan terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera pada November 2025...

Manggala Agni Kendalikan Karhutla di Bengkalis dan Pelalawan, Luas Terbakar 118 Hektare

Ecobiz.asia — Tim Manggala Agni Kementerian Kehutanan berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan, Provinsi Riau, dengan total luas...

Indonesia Gandeng Jepang dan AS Perkuat Fondasi Pengembangan PLTN

Ecobiz.asia - Indonesia memperkuat langkah menuju pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) melalui kerja sama strategis dengan Amerika Serikat dan Jepang, dengan fokus pada...

Gakkum Kehutanan Tetapkan Cukong Tambang Galian C di Taman Nasional Kutai sebagai Tersangka

Ecobiz.asia — Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan menetapkan AF (25), pemodal penambangan galian C ilegal di dalam kawasan Taman Nasional Kutai, sebagai tersangka dan...

Menhut Luncurkan Reforestasi Taman Nasional Tesso Nilo, Target Luas 66.704 Ha

Ecobiz.asia - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan resmi memulai program reforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo sebagai bagian dari langkah pemulihan ekosistem hutan di...

TOP STORIES

Dairi Prima Mineral Beri Beasiswa ke Siswa Dairi untuk Studi di China

Ecobiz.asia — Enam siswa penerima beasiswa dari PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) angkatan ke-4 menjalani pembekalan akhir sebelum berangkat menempuh pendidikan di Guangzhou,...

Indonesia Forestry Ministry, ICRAF Renew Partnership to Advance Agroforestry Implementation

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Forestry has renewed its strategic cooperation with the International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) to accelerate the implementation...

Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperbarui kerja sama strategis dengan International Centre for Research in Agroforestry untuk mendorong implementasi agroforestri dalam pengelolaan hutan...

PERHAPI: Polemik Tambang dan Banjir Sumatera Harus Ditangani Berbasis Kajian Ilmiah

Ecobiz.asia -- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan bahwa polemik mengenai dampak aktivitas pertambangan terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera pada November 2025...

Manggala Agni Kendalikan Karhutla di Bengkalis dan Pelalawan, Luas Terbakar 118 Hektare

Ecobiz.asia — Tim Manggala Agni Kementerian Kehutanan berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan, Provinsi Riau, dengan total luas...