Survei: Publik Setuju Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinilai Lebih Fokus

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Meski menilai pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) berdampak positif, publik mendukung rencana pemisahan KLHK menjadi kementerian yang terpisah.

Pemisahan KLHK menjadi dua kementerian diharapkan akan memperbaiki kebijakan regulasi serta akan meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Ecobiz.asia dan Petromindo.com seperti dipaparkan oleh peneliti Petromindo.com, Muna Suhailah di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan PP 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada KLHK, Bandrol Penggunaan Kawasan Hutan Naik

Survei melibatkan responden dari segmen ‘well informed’ dari kalangan profesional dan akademisi yang mengikuti “Webinar Masa Depan Kementerian LHK: Nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Zaken Prabowo-Gibran” dengan jumlah responden sebanyak 46 orang.

Read also:  Penyelundupan Satwa Liar Dalam Koper di Soekarno-Hatta Meningkat, Pasar Satwa Hobi Jadi Tujuan

“Sebanyak 43,5% responden mendukung pemisahan menjadi dua kementerian terpisah, dan hanya 28,3% yang memilih tetap digabung,” ujar Muna.

Sementara 28,3% lainnya menilai akan lebih ideal jika ada pembentukan kementerian baru yang fokus pada isu tertentu.

“Menariknya, mereka yang sangat mendukung pemisahan berasal dari responden dengan latar belakang pekerjaan di pemerintahan/lembaga negara,” ujar Muna.

Baca juga: Menteri Siti Bicara Persiapan Masa Transisi Saat Pelantikan Eselon II, III, IV KLHK, Berikut Daftar Pejabat yang Dilantik

Read also:  Kemenhut Dorong Golo Mori Jadi Destinasi Wisata Berbasis Alam, Alternatif Taman Nasional Komodo

Lebih lanjut Muna menjelaskan bahwa sebagian besar responden melihat adanya fokus dan alokasi sumber daya yang lebih baik sebagai dampak positif dari pemisahan KLHK.

“Meski demikian, survei juga menemukan adanya kekhawatiran akan adanya potensi kehilangan sinergi dan peningkatan biaya operasional sebagai dampak negatif dari dampak pemisahan kedua kementrian,” kata Muna.

Survey juga mengungkap kandidat yang cocok untuk menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Prabowo Gibran.

Hasilnya, nama Siti Nurbaya bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Djiwandono muncul sebagai kandidat terkuat dengan masing-masing memperoleh 23,9% dari hasil survei.

Read also:  Kesiapan Pemda Tentukan Keberhasilan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)

Baca juga: Pemerintah Terbitkan PP 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada KLHK, Bandrol Penggunaan Kawasan Hutan Naik

Nama lain yang muncul adalah senior rimbawan yang kembali terpilih sebagai anggota DPR untuk periode 2024-2029 KRT Darori Wonodipuro (19,6%), Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol Nurofiq (13%), dan Raja Juli Antono (2,2%). ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kunjungi TPST BLE Banyumas, Presiden Prabowo Soroti Inovasi Sampah Jadi Genteng

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026), dan menyoroti...

Target Dedieselisasi Dinilai Perlu Diperluas ke PLTU, PLTG

Ecobiz.asia — Rencana pemerintah mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dinilai perlu diperluas dengan menghentikan pembangunan pembangkit...

Usai Dilantik Jadi Menteri LH, Jumhur Hidayat Siap Benahi Isu Pengelolaan Sampah

Ecobiz.asia - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istana Negara, Jakarta, pada Senin...

Kurangi Ketergantungan Impor LPG, Pemerintah Kaji Pemanfaatan CNG Nasional

Ecobiz.asia — Pemerintah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif energi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan memperkuat kemandirian...

ESDM Mulai Uji Biodiesel B50 di Kereta Api, Persiapan Implementasi Nasional

Ecobiz.asia — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menguji implementasi biodiesel B50 di sektor perkeretaapian sebagai bagian dari persiapan penerapan...

TOP STORIES

Pertamina Strengthens Domestic Bioethanol Development to Support E20 Target

Ecobiz.asia — Pertamina is strengthening the development of domestically sourced bioethanol through cross-sector collaboration to support the country’s E20 blending mandate targeted for 2028. The...

Kunjungi TPST BLE Banyumas, Presiden Prabowo Soroti Inovasi Sampah Jadi Genteng

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026), dan menyoroti...

Survei: Progres Energi Terbarukan Indonesia Stagnan Meski Permintaan Industri Tinggi

Ecobiz.asia — Survei terbaru yang dilakukan Petromindo Survey menunjukkan meningkatnya kekhawatiran pelaku industri terhadap lambatnya perkembangan energi terbarukan di Indonesia, meski permintaan dan ekspektasi...

Survey Finds Indonesia’s Renewable Energy Progress Stagnant Despite Strong Industry Demand

Ecobiz.asia — A recent survey conducted by Petromindo Survey highlights growing industry concern over the slow pace of renewable energy development in Indonesia, despite...

Target Dedieselisasi Dinilai Perlu Diperluas ke PLTU, PLTG

Ecobiz.asia — Rencana pemerintah mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dinilai perlu diperluas dengan menghentikan pembangunan pembangkit...