Presiden Jokowi Tegaskan Bakal Perluas Proyek Hilirisasi ke Sektor Perkebunan, Pertanian: Sudah Diskusi dengan Prabowo

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Proyek hilirisasi menjadi samgat penting dalam upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global. 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa hilirisasi tidak akan berhenti pada sektor mineral dan batubara saja, tetapi juga akan diperluas ke sektor-sektor strategis lainnya, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

“Kita berharap tidak ada lagi ekspor bahan mentah. Semua harus diolah di dalam negeri. Nilai tambah harus tercipta di dalam negeri, dan lapangan pekerjaan juga ada di dalam negeri. Dan ini tidak berhenti hanya di sektor Minerba (mineral dan batubara),” tegas Jokowi usai meresmikan injeksi bauksit perdana di Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa, 24 September 2024.

Read also:  Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Baca juga: Kemenperin Dorong Pemanfaatkan Tankos Kelapa Sawit Jadi Produk Biokimia, Bisa Subtitusi Produk Impor

Program hilirisasi yang terbukti mampu meningkatkan nilai tambah komoditas akan diperluas, melibatkan lebih banyak sektor di luar mineral dan batubara. Jokowi juga memastikan bahwa kelanjutan program ini sudah dibicarakan dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Saya sudah berdiskusi panjang dengan Presiden terpilih, Pak Prabowo. Nanti beliau akan memulai hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Artinya, sektor pangan juga akan masuk dalam proses hilirisasi,” ungkap Jokowi.

Untuk mempercepat implementasi hilirisasi, Presiden Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan swasta, baik nasional maupun internasional.

Read also:  KLH Bangun Ekosistem Pengelolaan Limbah Baterai Mobil Listrik, Timbulan Diproyeksi Memuncak 2040

“Semua terbuka. Kerja sama dengan swasta dalam negeri oke, dengan swasta luar negeri juga oke. BUMN maupun swasta, semuanya. Masih banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Hilirisasi timah, hilirisasi batubara menjadi gas (Dimethyl Ether/DME) belum banyak dilakukan. Jadi, masih ada banyak ruang yang bisa kita garap,” lanjut Jokowi.

Hilirisasi sendiri program yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk, baik itu hasil tambang seperti mineral dan batubara, maupun dari sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas dapat melonjak signifikan.

Baca juga: Raksasa Minyak Sawit Musim Mas Raih Pembiayaan Berkelanjutan Senilai 150 Juta Euro dari Rabobank dan HSBC

Read also:  B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Di sektor non-pertambangan, hilirisasi juga terbukti membawa hasil positif. Contohnya, di industri berbasis agro yang dikelola Kementerian Perindustrian, hilirisasi komoditas kelapa sawit menjadi produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa, telah meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

Dengan pengembangan ini, diharapkan hilirisasi dapat menjadi motor penggerak baru dalam perekonomian Indonesia, menciptakan lebih banyak nilai di dalam negeri, dan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...

WWF-Indonesia dan CPOPC Jalin Kerja Sama Penguatan Transparansi Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan

Ecobiz.asia - WWF-Indonesia dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) sepakat menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat sistem komoditas berkelanjutan sekaligus meningkatkan pengakuannya di...

Prabowo Instruksikan Persiapan BBM E50, Susul Penerapan B50

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 50% atau E50 di Indonesia. Menteri...

Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun 400 titik menjadi 1.037 titik hingga Selasa (15/9/2026) malam....

B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Ecobiz.asia — Implementasi biodiesel 50% atau B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 SPBU di seluruh Indonesia atau sekitar 94%. Pemerintah kini mengejar penyelesaian transisi...

TOP STORIES

PHI Raih Tujuh Penghargaan IABC Indonesia Awards 2026

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) meraih tujuh penghargaan dalam ajang International Association of Business Communicators (IABC) Indonesia Awards 2026, sebagai bentuk apresiasi...

Pertamina Drilling Kelola 58 Rig, Bidik National Champion Well Construction

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) tak ingin hanya dikenal sebagai perusahaan yang mengelola armada pengeboran besar. Dengan 58 rig yang...

MedcoEnergi Catat Kinerja Solid pada Semester I 2026

Ecobiz.asia -- PT Medco Energi Internasional Tbk (”MedcoEnergi” atau ”Perseroan”) mengumumkan laporan keuangan untuk semester pertama tahun 2026 yang telah diaudit pada hari ini....

Bappenas Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Dorong Investasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir

Ecobiz.asia – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia 2026–2045 sebagai panduan integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut ke...

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...