Presiden Jokowi Tegaskan Bakal Perluas Proyek Hilirisasi ke Sektor Perkebunan, Pertanian: Sudah Diskusi dengan Prabowo

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Proyek hilirisasi menjadi samgat penting dalam upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global. 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa hilirisasi tidak akan berhenti pada sektor mineral dan batubara saja, tetapi juga akan diperluas ke sektor-sektor strategis lainnya, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

“Kita berharap tidak ada lagi ekspor bahan mentah. Semua harus diolah di dalam negeri. Nilai tambah harus tercipta di dalam negeri, dan lapangan pekerjaan juga ada di dalam negeri. Dan ini tidak berhenti hanya di sektor Minerba (mineral dan batubara),” tegas Jokowi usai meresmikan injeksi bauksit perdana di Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa, 24 September 2024.

Read also:  Prabowo Instruksikan Persiapan BBM E50, Susul Penerapan B50

Baca juga: Kemenperin Dorong Pemanfaatkan Tankos Kelapa Sawit Jadi Produk Biokimia, Bisa Subtitusi Produk Impor

Program hilirisasi yang terbukti mampu meningkatkan nilai tambah komoditas akan diperluas, melibatkan lebih banyak sektor di luar mineral dan batubara. Jokowi juga memastikan bahwa kelanjutan program ini sudah dibicarakan dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Saya sudah berdiskusi panjang dengan Presiden terpilih, Pak Prabowo. Nanti beliau akan memulai hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Artinya, sektor pangan juga akan masuk dalam proses hilirisasi,” ungkap Jokowi.

Untuk mempercepat implementasi hilirisasi, Presiden Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan swasta, baik nasional maupun internasional.

Read also:  Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

“Semua terbuka. Kerja sama dengan swasta dalam negeri oke, dengan swasta luar negeri juga oke. BUMN maupun swasta, semuanya. Masih banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Hilirisasi timah, hilirisasi batubara menjadi gas (Dimethyl Ether/DME) belum banyak dilakukan. Jadi, masih ada banyak ruang yang bisa kita garap,” lanjut Jokowi.

Hilirisasi sendiri program yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk, baik itu hasil tambang seperti mineral dan batubara, maupun dari sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas dapat melonjak signifikan.

Baca juga: Raksasa Minyak Sawit Musim Mas Raih Pembiayaan Berkelanjutan Senilai 150 Juta Euro dari Rabobank dan HSBC

Read also:  Prabowo Resmikan 11 Proyek Hilirisasi Nikel Senilai US$10,2 Miliar di IWIP

Di sektor non-pertambangan, hilirisasi juga terbukti membawa hasil positif. Contohnya, di industri berbasis agro yang dikelola Kementerian Perindustrian, hilirisasi komoditas kelapa sawit menjadi produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa, telah meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

Dengan pengembangan ini, diharapkan hilirisasi dapat menjadi motor penggerak baru dalam perekonomian Indonesia, menciptakan lebih banyak nilai di dalam negeri, dan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Bali Butuh Rp623,28 Triliun untuk Capai Emisi Nol Bersih 2045, Kesiapan Proyek Jadi Tantangan

Ecobiz.asia – Provinsi Bali membutuhkan investasi hijau sebesar Rp623,28 triliun hingga 2045 untuk mencapai target emisi nol bersih. Namun, keterbatasan fiskal daerah dan kesiapan...

Negosiasi INC on Plastic Pollution Alot, Indonesia Tak Tinggal Diam Tangani Sampah Plastik

Ecobiz.asia – Negosiasi perjanjian internasional untuk mengatasi polusi plastik, Intergovernmental Negotiating Committee (INC) on Plastic Pollution* masih menemui jalan buntu meski telah berlangsung sejak...

BPGMN Perkuat Pengelolaan Gambut dan Pemantauan Permukaan Air untuk Tekan Karhutla, 40 Cm Jadi Warning

Ecobiz.asia — Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan memperkuat pengelolaan gambut melalui pemetaan risiko kebakaran, pemodelan kondisi kekeringan, dan pemantauan tinggi muka...

RUU Migas 2026, FSPPB dan Muhammadiyah Desak Pertamina Jadi BUK Migas

Ecobiz.asia — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong agar Pertamina ditetapkan sebagai Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dalam...

Dunia Lirik Produk Hijau, Transisi Energi Jadi Kunci Daya Saing Ekspor Indonesia

Ecobiz.asia — Penggunaan energi bersih dalam proses produksi semakin menentukan daya saing produk di pasar global. Pemerintah menilai transisi energi menjadi kebutuhan strategis untuk...

TOP STORIES

Indonesia Issues New Carbon Trading Regulation for Agriculture Sector, Requires Farmer Benefit-Sharing

Ecobiz.asia – Indonesia has issued new rules governing carbon trading through greenhouse gas (GHG) emissions offset projects in the agricultural sector, covering rice cultivation,...

Mentan Terbitkan Permentan 18/2026, Atur Perdagangan Karbon Sektor Pertanian

Ecobiz.asia – Kementerian Pertanian mengatur tata cara perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor pertanian, mencakup subsektor persawahan, peternakan,...

Bali Butuh Rp623,28 Triliun untuk Capai Emisi Nol Bersih 2045, Kesiapan Proyek Jadi Tantangan

Ecobiz.asia – Provinsi Bali membutuhkan investasi hijau sebesar Rp623,28 triliun hingga 2045 untuk mencapai target emisi nol bersih. Namun, keterbatasan fiskal daerah dan kesiapan...

Negosiasi INC on Plastic Pollution Alot, Indonesia Tak Tinggal Diam Tangani Sampah Plastik

Ecobiz.asia – Negosiasi perjanjian internasional untuk mengatasi polusi plastik, Intergovernmental Negotiating Committee (INC) on Plastic Pollution* masih menemui jalan buntu meski telah berlangsung sejak...

BPGMN Perkuat Pengelolaan Gambut dan Pemantauan Permukaan Air untuk Tekan Karhutla, 40 Cm Jadi Warning

Ecobiz.asia — Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan memperkuat pengelolaan gambut melalui pemetaan risiko kebakaran, pemodelan kondisi kekeringan, dan pemantauan tinggi muka...