Ecobiz.asia — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) merilis buku ekonomi hijau sebagai acuan pengelolaan sektor pertambangan dan daerah penghasil sumber daya alam secara berkelanjutan.
Ketua Bidang Kajian Pasca Tambang dan Ekonomi Hijau PERHAPI, Budi Hartono, mengatakan sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, mulai dari penerimaan negara hingga penyerapan tenaga kerja. Namun, menurut dia, tantangan terbesar adalah memastikan kesejahteraan masyarakat setelah aktivitas tambang berhenti.
“Tidak mudah menyandingkan istilah ‘hijau’ dengan industri tambang. Namun kegiatan penambangan pasti berakhir, sehingga perencanaan pascatambang harus matang,” kata Budi saat peluncuran buku pada Temu Profesi Tahunan (TPT) PERHAPI ke-34 di Palembang, Senin (11/11/2025).
PERHAPI mendorong transformasi menuju ekonomi hijau melalui program pemberdayaan masyarakat dan reklamasi sebagai penggerak awal ekonomi kawasan pascatambang.
Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, menegaskan bahwa masyarakat di sekitar tambang tidak boleh terus bergantung pada roda ekonomi perusahaan. Ia menilai transformasi ekonomi pertambangan harus dimulai sejak dini.
“Perusahaan harus menyiapkan kehidupan ekonomi pascatambang melalui program pemberdayaan dan perencanaan jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Sudirman, optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Minerba dan sinkronisasi kebijakan dapat memperkuat ekonomi hijau di wilayah tambang. “Konsep keberlanjutan berarti masyarakat tetap sejahtera ketika tambang berhenti beroperasi,” katanya.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Surya Herjuna, mengatakan industri pertambangan kerap membentuk kawasan ekonomi baru di sekitar lokasi operasi. Karena itu, perencanaan pascatambang harus memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Pascatambang tidak hanya urusan lingkungan, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa tetap menjalankan kegiatan ekonomi setelah operasi tambang berakhir,” ujarnya.
Surya mengapresiasi langkah PERHAPI yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama perencanaan pascatambang. “Itu harus masuk dalam dokumen pascatambang karena mereka yang akan menggerakkan ekonomi kawasan ke depan,” katanya. ***
