Ecobiz.asia – Pengeboran minyak ilegal di Indonesia memerlukan langkah konkret dan kerjasama lintas sektor. Kasus terbaru, puluhan sumur ilegal di kawasan Hutan Harapan, Jambi ditutup oleh pihak kepolisian.
Asosiasi Perusahaan Migas Indonesia (ASPERMIGAS) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk menanggulangi masalah tersebut.
“Dalam waktu dekat, tepatnya pada Januari 2025, kami berencana mengundang berbagai stakeholder untuk duduk bersama dan mencari solusi. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, butuh keterlibatan semua, dari pemerintah hingga masyarakat,” kata Mustiko dari ASPERMIGAS dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.
Baca juga: Medco LLC Oman Catat Lima Tahun Keselamatan Kerja
Rencana pertemuan ini merupakan bagian dari upaya ASPERMIGAS untuk menyusun solusi jangka panjang yang mampu memberantas praktik pengeboran minyak ilegal di Indonesia.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh ASPERMIGAS adalah pembentukan badan khusus yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Polri, TNI, KPK, serta Kementerian ESDM dan SKK Migas, serta dipimpin oleh aparat penegak hukum yang melapor langsung ke Bapak Presiden.
“Dengan koordinasi lintas instansi ini, kita bisa melakukan penanganan dari hulu ke hilir, mulai dari pelaku lapangan hingga jaringan yang lebih besar di belakangnya secara lebih effektif” jelas Elan Biantoro.
Ia menambahkan bahwa penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. “Kita tidak bisa setengah-setengah dalam hal ini. Hukuman yang berat harus dijatuhkan kepada mereka yang terlibat, termasuk pemodal dan oknum yang melindungi aktivitas ilegal ini.”
Selain penegakan hukum, ASPERMIGAS menekankan pentingnya solusi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Banyak penduduk di sekitar lokasi pengeboran ilegal terlibat dalam aktivitas ini karena kurangnya alternatif pekerjaan.
“Kami di ASPERMIGAS percaya bila penegakan hukum berjalan lancar program pemberdayaan ekonomi yang nyata akan bisa terlaksana secara effektif sehingga dapat membantu masyarakat lokal lepas dari jeratan ilegal drilling secara permanen” jelas Moshe Rizal.
Ia mengusulkan program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja baru yang dapat memberikan alternatif yang layak bagi masyarakat. Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi ASPERMIGAS.
Baca juga: PDC Dorong Perwira-Pertiwi Kembangkan Inovasi Berkelanjutan Berintegritas
“Kami ingin memanfaatkan teknologi drone dengan sensor khusus untuk memantau aktivitas pengeboran ilegal secara real-time. Ini akan memberi kami keunggulan dalam mendeteksi lokasi sumur ilegal di wilayah terpencil, sehingga intervensi bisa dilakukan lebih cepat,” kata Elan.
Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, yang selama ini sulit dilakukan di lapangan.
Elan juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. “Masyarakat di sekitar lokasi pengeboran ilegal adalah pihak yang paling terkena dampak, jadi penting sekali mereka dilibatkan dalam pengawasan ini,” tambahnya. ***
