Ecobiz.asia — Pemerintah mulai menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi sebagai bagian dari upaya menekan emisi karbon nasional dan memenuhi target net zero emission (NZE) pada 2060. Sektor transportasi menjadi fokus karena menyumbang porsi signifikan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan peta jalan tersebut ditargetkan rampung dan diluncurkan pada Mei 2026. Penyusunan roadmap dibahas dalam pertemuan lintas kementerian dan lembaga serta forum “Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi” di Jakarta, Senin (26/1/2026).
“Tema yang kita bahas hari ini adalah dekarbonisasi transportasi di Indonesia. Ini isu penting dan mendesak karena krisis iklim dan pemanasan global. Salah satu faktor penentunya adalah bagaimana kita memproduksi dan menggunakan energi,” ujar AHY.
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 dan menegaskan kembali komitmen penurunan emisi di berbagai forum internasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen tersebut dalam Sidang Umum PBB pada September 2025, dengan target NZE pada 2060.
AHY menekankan komitmen internasional tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret dan terukur. Menurutnya, sektor transportasi membutuhkan peta jalan yang jelas agar penurunan emisi berlangsung konsisten dalam jangka menengah dan panjang.
Berdasarkan pemetaan pemerintah, sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Transportasi menyumbang sekitar 22 persen emisi sektor energi, dengan transportasi darat mendominasi hingga 89 persen. Sementara transportasi laut, udara, dan perkeretaapian menyumbang porsi lebih kecil.
“Data ini menunjukkan tantangan terbesar ada pada transportasi darat, seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat,” kata AHY.
Pemerintah mendorong penguatan transportasi publik sebagai langkah utama dekarbonisasi, tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di kota-kota metropolitan lain. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan massal seperti bus rapid transit dan kereta api menjadi prioritas.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan transisi penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan rendah emisi untuk kendaraan eksisting, sebelum elektrifikasi transportasi diterapkan secara lebih luas.
Tahap berikutnya adalah percepatan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai. AHY menilai peningkatan proporsi kendaraan listrik akan menurunkan jejak karbon sektor transportasi secara signifikan dalam jangka menengah dan panjang.
“Jika proporsi kendaraan listrik meningkat, maka pada 2030 hingga 2045 dan seterusnya, emisi dari sektor transportasi dapat ditekan secara nyata,” ujarnya.
Perkeretaapian juga dipandang berperan strategis dalam dekarbonisasi. Pemerintah melanjutkan pengembangan commuter line, kereta listrik, angkutan barang berbasis rel, serta reaktivasi jalur rel yang tidak aktif. Penyusunan dan penetapan regulasi jaringan Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sulawesi turut menjadi bagian dari agenda.
Di subsektor udara, pemerintah menyiapkan regulasi implementasi bahan bakar penerbangan ramah lingkungan atau sustainable aviation fuel (SAF). Sementara di subsektor laut, konsep pelabuhan hijau menjadi bagian dari strategi dekarbonisasi.
AHY juga menyebut pemanfaatan skema karbon offset dalam subsektor transportasi akan dipertimbangkan untuk mendukung pencapaian target emisi. Peta jalan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi Indonesia pada forum internasional, termasuk COP 31 di Turki pada November 2026.
“Kami berupaya mengawal penetapan peta jalan dekarbonisasi transportasi ini untuk jangka menengah dan jangka panjang,” kata AHY.
Peta jalan tersebut akan menjadi dasar kebijakan nasional untuk menurunkan emisi sektor transportasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia. ***
