OJK Terbitkan POJK 10 Tahun 2026, Aturan Baru Perdagangan Karbon di Bursa Karbon

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Aturan tersebut telah diundangkan dan mulai berlaku pada 6 Juli 2026.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan penerbitan POJK 10 Tahun 2026 merupakan bagian dari dukungan OJK terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

Read also:  Kemenhut Dorong BLUD Penanganan Iklim untuk Buka Akses Pemanfaatan Ekonomi Karbon Daerah

“Penerbitan POJK 10 Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian kebijakan OJK mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional,” ujar Agus dalam keterangan resmi, Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan, regulasi tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang menggantikan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

Read also:  Mentan Terbitkan Permentan 18/2026, Atur Perdagangan Karbon Sektor Pertanian

Salah satu perubahan utama dalam POJK tersebut adalah kewajiban agar seluruh unit karbon yang diperdagangkan melalui penyelenggara bursa karbon tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), yang menggantikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).

Selain itu, POJK 10 Tahun 2026 juga memperluas lingkup unit karbon yang dapat diperdagangkan, mengatur perdagangan unit karbon dari luar negeri yang belum tercatat di SRUK, serta mewajibkan penyelenggara bursa karbon menyampaikan laporan tertentu kepada kementerian terkait.

Read also:  Kemenhut: GANISPH Dibutuhkan untuk Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan

Regulasi tersebut juga mengatur penerapan prinsip pelindungan konsumen bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan karbon melalui bursa karbon sesuai ketentuan OJK di sektor jasa keuangan.

Untuk mendukung masa transisi, OJK memberikan fasilitas perdagangan bagi unit karbon yang masih tercatat pada sistem elektronik kementerian terkait hingga SRUK beroperasi penuh, dengan masa transisi paling lama tiga bulan sejak POJK diundangkan.

Agus menegaskan, POJK Nomor 10 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 6 Juli 2026. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

Dua Kesepakatan Proyek Karbon Ditandatangani di Carbonnex COP31

Ecobiz.asia – Dua kesepakatan pengembangan proyek berbasis lingkungan dan energi bersih ditandatangani dalam forum Carbonnex di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Türkiye. Kesepakatan tersebut melibatkan...

COP31: Indonesia-Jepang Jajaki Pasokan Kredit Karbon Kehutanan untuk GX-ETS

Ecobiz.asia – Indonesia menawarkan pengembangan proyek karbon kehutanan kepada Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM), seiring penerapan wajib sistem perdagangan emisi Jepang atau...

Gold Standard Terbitkan Metodologi Kredit Karbon Biochar, Buka Akses bagi Proyek Skala Kecil hingga Industri

Ecobiz.asia – Gold Standard menerbitkan metodologi pertama untuk penyerapan karbon melalui biochar yang membuka peluang bagi produsen skala kecil hingga fasilitas industri memperoleh kredit...

TOP STORIES

Norway Pledges US$100 Million to Indonesia for Forest Emission Reductions in 2021–2023

Ecobiz.asia – Norway has announced a US$100 million results-based contribution to Indonesia in recognition of the country's efforts to reduce carbon emissions from deforestation...

Indonesia, Norway Sign First Article 6.2 Carbon Deal to Support Energy Transition

Ecobiz.asia – Indonesia and Norway have signed an agreement to channel international carbon finance into Indonesia’s energy transition, with an initial focus on supporting...

PGN dan Unilever Jajaki Pengembangan Ekosistem Biomethane di Indonesia

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Unilever menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan,...

UNEP Praises Indonesia’s Large-Scale Jurisdictional REDD+ Programme as Model for Forest Countries

Ecobiz.asia – The United Nations Environment Programme (UNEP) has praised Indonesia’s jurisdictional REDD+ programme across nine provinces, describing its large-scale approach as an important...

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...