Komrah Targetkan Regulasi Perdagangan Karbon Sektor Energi Rampung dalam 1-2 Bulan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (Komrah) menargetkan penyusunan regulasi perdagangan karbon di sektor energi, pertanian, dan sektor lainnya rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Ketua Komrah yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah telah memberikan tenggat waktu kepada kementerian teknis, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera menyelesaikan regulasi di masing-masing sektor.

Read also:  KLH Dorong Pemda Siapkan Proyek Karbon, Bisa Jadi Sumber Pendapatan Daerah

“Kami kasih target satu sampai dua bulan ini harus selesai,” kata Zulkifli usai acara penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan kepada empat proyek karbon kehutanan di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang dinilai menjadi salah satu kementerian paling cepat menerjemahkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 ke dalam regulasi operasional.

Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan sebagai dasar pelaksanaan perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Read also:  Gold Standard Terbitkan Metodologi Kredit Karbon Biochar, Buka Akses bagi Proyek Skala Kecil hingga Industri

“Saya sungguh berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang bergerak cepat menerjemahkan Perpres 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dalam regulasi operasionalnya,” ujar Zulkifli.

Sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2025, setiap kementerian yang menjadi penanggung jawab sektor bertugas menyusun regulasi mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon sesuai kewenangannya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan Kementerian ESDM tengah menyusun Peraturan Menteri ESDM sebagai aturan pelaksana Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

Read also:  Indonesia Pasarkan 27 Proyek Karbon di COP31 Antalya, dari Kehutanan hingga Energi

Menurut Eniya, regulasi tersebut akan mengatur mekanisme atau proses bisnis penerapan nilai ekonomi karbon di sektor energi. Saat ini, rancangan peraturan masih dalam tahap penyusunan sehingga substansinya terus dibahas dan disempurnakan.

“Saat ini masih berupa draf, sehingga substansinya masih terus dibahas dan disempurnakan,” katanya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

COP31: Indonesia-Jepang Jajaki Pasokan Kredit Karbon Kehutanan untuk GX-ETS

Ecobiz.asia – Indonesia menawarkan pengembangan proyek karbon kehutanan kepada Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM), seiring penerapan wajib sistem perdagangan emisi Jepang atau...

Gold Standard Terbitkan Metodologi Kredit Karbon Biochar, Buka Akses bagi Proyek Skala Kecil hingga Industri

Ecobiz.asia – Gold Standard menerbitkan metodologi pertama untuk penyerapan karbon melalui biochar yang membuka peluang bagi produsen skala kecil hingga fasilitas industri memperoleh kredit...

Indonesia Pasarkan 27 Proyek Karbon di COP31 Antalya, dari Kehutanan hingga Energi

Ecobiz.asia – Indonesia mempromosikan sedikitnya 27 proyek karbon dari berbagai sektor melalui Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Proyek-proyek...

Paviliun Indonesia di COP31 Gelar 67 Sesi, Bahas Transisi Energi hingga Pasar Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia menggelar 67 sesi dialog di Paviliun Indonesia selama Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, untuk membahas sejumlah agenda...

Kemenhut Dorong BLUD Penanganan Iklim untuk Buka Akses Pemanfaatan Ekonomi Karbon Daerah

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan mendorong pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penanganan Iklim untuk memperluas akses pembiayaan aksi iklim dan mengoptimalkan potensi ekonomi karbon...

TOP STORIES

COP31: Indonesia, Japan Explore New Opportunities for Forestry Carbon Cooperation

Ecobiz.asia – Indonesia and Japan are exploring opportunities to expand forestry carbon cooperation through the Joint Crediting Mechanism (JCM), with peatland restoration, mangrove protection...

Australia Siapkan Dukungan untuk Program PLTS 100 GW Indonesia

Ecobiz.asia – Australia berencana mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan tersebut...

Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Pendanaan Global untuk Hentikan Deforestasi 2030

Ecobiz.asia — Indonesia mendorong penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Pemerintah menilai upaya...

COP31: Indonesia-Jepang Jajaki Pasokan Kredit Karbon Kehutanan untuk GX-ETS

Ecobiz.asia – Indonesia menawarkan pengembangan proyek karbon kehutanan kepada Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM), seiring penerapan wajib sistem perdagangan emisi Jepang atau...

Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk mendukung konservasi 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut...