Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq mengambil langkah tegas terhadap aktivitas usaha yang diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan di dua lokasi bencana di Jawa Barat, yakni Cijeruk dan Sukabumi.
Verifikasi lapangan yang dilakukan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menemukan sejumlah pelanggaran serius yang berkontribusi terhadap bencana banjir, longsor, dan degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kegiatan pembangunan tanpa izin dan tanpa kajian lingkungan bukan hanya bentuk kelalaian administratif, tetapi juga ancaman nyata terhadap keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup,” kata Hanif dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/3/2025).
Di Cijeruk, ditemukan bukaan lahan tak berizin di lereng Gunung Salak yang menjadi penyebab bencana banjir. Dua kegiatan usaha teridentifikasi sebagai penyebab utama
kerusakan lereng dan meningkatnya debit air bercampur sedimen ke sungai dilakukan oleh perusahaan wisata PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS) dan PT Amoda (Awan Hills).
Di Sukabumi, KLH/BPLH menemukan sejumlah pelanggaran khususnya pada kegiatan
pertambangan dan peternakan skala besar, yakni CV Java Pro Tam dan CV Duta Limas, serta PT Japfa Comfeed.
KLH/BPLH menghentikan sementara seluruh kegiatan usaha PT BSS dan PT Amoda, sampai semua dokumen lingkungan dan perizinan dipenuhi sesuai regulasi.
Baca juga: PNBP Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLH Capai Rp106,9 Miliar, Langsung Masuk Kas Negara
KLH/BPLH juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan pemerintah daerah untuk memastikan reklamasi lahan bekas tambang dan pemulihan lingkungan dilakukan secara tuntas.
KLH/BPLH akan menerapkan sanksi administratif dan/atau pidana lingkungan hidup terhadap setiap pelanggaran yang terbukti membahayakan ekosistem dan masyarakat, dan meningkatkan pengawasan lintas sektor, termasuk pendekatan kolaboratif dalam menjaga kawasan rawan bencana.
***
