Ecobiz.asia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif untuk mengatasi pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah daerah.
Pemerintah, kata Bahlil, menaruh perhatian serius terhadap gangguan pasokan listrik yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan meminta PLN memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” kata Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Menurut Bahlil, penyelesaian persoalan tersebut berada dalam kewenangan PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional. Karena itu, perusahaan diminta segera menuntaskan berbagai kendala teknis yang menjadi penyebab gangguan layanan.
Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta langkah mitigasi yang lebih efektif.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” ujarnya.
Bahlil menegaskan pemerintah telah memberikan arahan yang jelas dan kini menunggu realisasi langkah-langkah perbaikan oleh PLN.
Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi akibat kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurut dia, pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang batu bara nasional.
Ia menjelaskan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sementara pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan 180-190 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah dikontrakkan.
“Artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Di mananya ada kekurangan? Teknisnya untuk sampai di power plant bukan tugas Dirjen Minerba, tetapi sudah menjadi teknis manajemen logistik PLN,” kata Bahlil. ***
